kontenislam.com - Kebijakan pemerintah mencabut moratorium reklamasi bertolak belakang dengan janji Gubernur Djakarta periode 2017 – 2022 Anies dan Sandi. Pemerintah pusat keukuh melanjutkan proyek reklamasi tersebut.
Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perbincangan soal reklamasi dengan Anies-Sandi belum terlaksana. Ia berharap Anies dapat menjadi Gubernur Djakarta untuk bersama bukan satu kelompok. Sehingga dapat menimbang janjinya menolak reklamasi.
“Saya mempersilahkan kapan saja Anies-Sandi untuk berbicara kepada kami. Kalau tetap keukuh menolak reklamasi untuk menjalankan janji kampanyenya yah silahkan saja. Tapi ingat, jadilah Gubernur untuk bersama bukan satu kelompok,” kata Luhut usai Diskusi Forum Merdeka Barat di Kantor Staf Presiden, Rabu (18/10).
Luhut menjelaskan proyek reklamasi sudah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak ada penyengsaraan terhadap para nelayan di teluk jakarta. Bahkan, klaimnya, nelayan akan diberikan tempat tinggal di pulau A dan H.
“Kita sangat memperhatikan para nelayan, sehingga tidak ada penyengsaraan. Pulau A dan H akan menjadi tempat tinggal nelayan, lantaran aksesnya bagus ke laut. Itu tergantung mereka,” ujarnya.
Pertentangan kebijakan antara Gubernur dengan Pemerintah Pusat, Luhut meminta kepada wartawan agar tidak saling membenturkannya. Sebab kebijakan Gubernur tidak ada yang bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Ini lah ngapain kalian itu bikin tubruk-tubruk gini. Kita lihat saja nanti gimana. Enggak ada bertolak belakang,” tegasnya.
Luhut melanjutka, dalam proses pembangunan proyek, dibutuhkan anggaran besar. Sehingga sesuai perjanjian Gubernur Ahok dahulu setiap pengusaha di proyek tersebut ditarik uang muka 15 persen, sebab bila hanya menggunakan dana APBN saja tidaklah kuat.sumber:kiblat
