KONTENISLAM.COM - Paska debat Pilpres 2019 yang digelar kemarin malam, Kamis (17/1/2019), banyak pihak yang melakukan polling di media sosial.
Salah satunya, musisi Iwan Fals yang ikut membuka polling di akun Twitter-nya paska debat Pilpres 2019.
Diketahui Iwan Fals memang rajin membuat polling terkait pemilu.
Melalui laman Twitternya, Iwan Fals pun membuka polling untuk netizen memilih antara pasangan capres cawapres nomor urut 01, Jokowi - Maruf Amin atau nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Polling tersebut hanya menampilkan nomor urut paslon di Pilpres 201.
Polling itu pun dibuka Iwan Fals 18 jam lalu sejak artikel ini dibuat, Jumat (18/1/2018) pukul 18.00 WIB.
Hingga berita ini diturunkan, telah ada 47 ribu Warganet yang memberikan pilihannya di polling yang dibuat Iwan Fals itu.
Melihat respon khalayak yang tanggap mengisi pollingnya, Iwan Fals pun kaget.
Sebab, belum sampai 12 jam, pollingnya soal pilihan antara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Maruf telah banyak diisi.
Pun ketika melihat hasil dari polling yang ia buat sendiri.
Iwan Fals tampaknya tak menyangka sebab melihat perubahan pola pendukung pada polling di laman Twitternya.
Guna menanggapi polling yang ia buat, Iwan Fals pun mengaku salut dengan respon Warganet.
"Busseet dah, klo ginian responnya cepat banget ya," tulis Iwan Fals dilansir TribunnewsBogor.com.
Cuitan berupa polling yang telah dibuat Iwan Fals itu pun mendapat reaksi beragam dari Warganet.😃— Ureg2 🧐 (@iwanfals) January 17, 2019
Hal itu terlihat dari 1,1 ribu pengguna Twitter yang tampak membagikan kembali cuitan tersebut.
Serta ada 209 pengguna Twitter yang membalasnya.
Sekitar pukul 17.30 WIB, Iwan Fals meng-update hasil polling-nya.
Iwan Fals menyebut kalau hasil sementara polling-nya nomor urut 01 tertinggal jauh dari 02.
"Nah lo 01 ketinggalan jauuuhh..." tulisnya.
Hasil sementara polling Iwan Fals pukul 18.15 WIB, nomor urut 01 mendapat 26 persen, sementara 02 mendapat 74 persen.Busseet dah, klo ginian responnya cepat banget ya...🕺🏼— Ureg2 🧐 (@iwanfals) January 17, 2019
Sudah ada 47.395 netizen yang ikut dalam polling Iwan Fals.
Masih ada waktu tersisa 5 jam untuk polling ini sebelum ditutup.
Prabowo Janji Naikkan Gaji PNS
Tema korupsi diangkat dalam debat Pilpres 2019 malam ini, Kamis (1/1/2019) antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sang moderator, Imam Priyono melontarkan pertanyaan kepada pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Pertanyaan bertema korupsi tersebut berbunyi, 'birkokrasi merupakan ujung tombak negera untuk memenuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya memberantas korupsi. Bagaimana langah-langkah anda untuk mewujudkan birokrasi yang terbebas dari korupsi?'.
Prabowo Subianto menjawab kalau akar masalah korupsi yang dilakukan para birokrat adalah penghasilan para PNS yang dinilai masih kurang.
"Akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, saya akan perbaiki kualitas birokrat dengan realistis. Kalau ada yang bertanya uangnya dari mana? saya akan tingkatkan tax rasto yang sekarang berada 10 persen atau kurang. Saya akan kembalikan ke angka 16 persen, mungkin kita akan dapat 60 miliar dolar lebih," ucap Prabowo.
"Saya akan perbaiki gaji-gaji semua birkorat, perbaikan pegawai negeri, jamin kebutuhan-kebutuhan dia," tambah Prabowo.
Bila ada PNS yang melakukan korupsi, dia menyarankan untuk tindak sekeras-kearasnya.
Bahkan kalau perlu para pelaku korupsi diasingkan ke pulau terpencil.
"Kalau perlu kita contoh negara lain, kita taruh di pulau terpencil, suruh tambang pasir turus menerus mungkin," ucap Prabowo.
Ia mengatakan, tak masuk akal bila pejawat pemerintah yang memiliki peran penting mendapatkan penghasilan yang begitu kecil.
Selain itu, Prabowo juga berjanji akan memperkuat KPK, dan berencana mendirikan KPK di daerah-daerah.
"Kami akan perkuat KPK, akan buat KPK di daerah di provinsi-provinsi, Kami akan tambah anggaran KPK.KPK harus menjadi penegak anti korupsi," ucapnya.
Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menambahkan agar pemerintah harus membenahi pencatatan aset negara.
Mendapat kesempatan menanggapi, Jokowi mengatakan tak setuju dengan apa yang diucapkan Prabowo Subianto soal gaji PNS yang kecil.
"Saya tak setuju yang disampaikan Pak Prabowo, karena kita tahu gaji ASN kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting sekarang adalah perampingan birkokrasi. Ada pengasawan internal yang kuat, dan juga pengawasan eksternal baik dari masyarakat, baik deri media saya kira ini penting, baik dari komisi ASN, bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih," ucap Jokowi.
Prabowo Subianto kembali menimpali bahwa meski PNS memiliki tunjangan kinerja dan lainnya, namun tetap ada ketakutan dari pejabat birokrat akan masa depan mereka.
"Disitulah terjadi sikap ragu-ragu dan tidak kuat mendapat godaan tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat dan umum," tutur Prabowo Subianto.
Sandiaga Uno menambahkan dengan menyarankan agar pemerintah melakukan pencatatan aset negara.
"Dengan membenahi pencatatan aset negara, dari pengalaman saat di DKI, kita bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian itu digunakan dengan memotivasi para ASN meggunakan teknolog informaso, kalau kita tahu aset kita mungkin akan sulit untuk di korupsi," ujar Sandiaga Uno.
Jokowi Curhat Anaknya Tak Diterima CPNS
Dalam sesi kedua Debat Pilpres 2019, kedua capres cawapres mendapat pertanyaan bertemakan korupsi.
Dalam Debat Pilpres 2019, Capres cawapres Jokowi-Maruf Amin mendapatkan pertanyaan soal perilaku korupsi para pejabat yang ditenggarai akibat tingginya biaya yang dikeluarkan.
Pertanyaan tersebut dilontarkan moderator, Imam Priyono untuk Jokowi dan Maruf Amin.
"untuk menduduki jabatan publik sering kali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini," tanya Imam Priyono kepada Pasangan capres cawapres Jokowi dan Maruf Amin.
Jokowi menjawab, yang menjadi kunci agar terhindarnya perilaku korupsi adalah dalam proses rekrutmen harus berbasi kepada kompetensi, bukan finansial dan nepotisme.
"Oleh karena itu, pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dan dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan di dalam sistem kepartaian," ucap Jokowi dalam Debat Pilpres 2019.
Sehingga, kata Jokowi, biaya pemilu menjadi murah, para pejabat-pejabat tak terbenani dengna biaya pemilu sehingga diharapkan bisa memangkas politik uang, suap dan korupsi.
Dengan cara itu, diharapkan rakyat Indonesia bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, kapasitas yang baik,
Jokowi mencontohkan, seperti halnya proses rekrutmen CPNS yang telah dilakukan pemerintah tahun 2018 lalu, dimana semua proses rekrutmen diklaim telah dilakukan secara transparan.
"Contoh rekrutmen ASN kita, dilakukan secara terbuka,semuanya bisa kita cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus," ucapnya.
Mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan, Prabowo Subianto berpendapat perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis dan segera.
Ia mencontohkan, gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta merupakan hal yang tak realistis.
"Saya kira kalau benar-benar niat harus melakukan terobosan. Lalukita potong kebutuhan-kebutuhan kampanye, sebagai contoh televisi, televisi itu milik rakyat, jadi kita tak perlu bayar mahal untuk (kampanye di televisi," ucapnya.
"Contohnya saya, saat saya pemilihan Wali Kota (Solo), saya menggunakan anggaran sangat kecil. Saat pemilihan Gubernur (DKI Jakarta) saya tak mengeluarkan biaya. Pak Prabowo pun tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang, artinya pergerakan politik bisa dimulai dari relawan, keinginan publik untuk mendepatkan pemimpin publik tanpa mengedepankan finansial," ucap Jokowi disambut riuh pendukungnya.
Prabowo Tuding Jokowi Menuduh
Debat Pilpres 2019 malam ini ternyata berlangsung cukup seru dan menarik malam ini, Kamis (17/1/2019).
Salah satunya, ketika moderator Ira Koesno memberikan pertanyaan kepada pasangan capres cawapres nomur urut 01, Jokowi yang betemakan hukum.
Pertanyaan tersebut yakni di masyarakat kerap dipertentangkan antar ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakkan hukum harus ditegakkan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian.
Jokowi pun menjawab kalau seharusnya jangan dipertentangkan antara HAM dengan penindakan hukum.
Menurutnya, penindakan hukum yang sesuai prosedut bukan lah pelanggaran HAM.
"Misal penahanan terhadap tersangka memang tentu merampas kemerdekaan seseorang, tapi penegakan hukum melindungi masyarakat. Misal tersangka kroupsi ditahan itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang harus ditegakkan, dan kita ingin aparat kita bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tak menghilangkan barang bukti, yang kedua tersangka tak melarikan diri dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosuder, silahkan ada mekanisme yang bisa ditempuh," ujarnya.
Cawapres Maruf Amin pun tak menambahkan jawaban Jokowi dan mendukung semua pernyataan Jokowi.
Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto pun mendapat kesempatan untuk menanggapi jawaban Jokowi.
Dalam tanggapannya, Prabowo Subianto mempertanyakan kepada Jokowi soal masih ada perasaan di masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum oleh aparat kadang berat sebelah.
Ia pun mencontohkan kasus soal ada kepala desa di Jawa Timur yang dipenjara karena mendukung Prabowo-Sandi.
"Sebagai contoh kalau ada kepala daerah yang mendukung paslon 1 itu gakpapa, tapi ada kepala desa di jatim yang menyatakan dukungan kepada kami itu sekarang ditahan. Saya kira ini ada perlakuan tidak adil, dan menurut saya pelanggaram HAM, karena menyatakan pendapat dijamin UUD, siapa pun boleh menyatakan pendapat mendukung siapa pun," ucapnya.
Mendengar tanggapan Prabowo Subianto, Jokowi pun lantas langsung memberikan sanggahannya.
Jokowi pun meminta kepada Prabowo untuk tidak menuduhnya.
"Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo, karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan aja ke aparat hukum, jangan ini grasak-grusuk menyampaikan sesuatu," ucap Jokowi.
Malahan, Jokowi pun menyinggung soal kasus Ratna Sarumpaet yang ketahun berbohong setelah mengaku telah dianiaya.
"Misal jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, mukanya babak belur kemudian konpres bersam-sama, akhirnya yang terjadi ternyata operasi plastik. Kalau ada bukti silahkan lewat mekanisme hukum, buktikan lewat bukti yang ada, kenapa harus menuduh seperti itu," ucapnya.sumber: tribunnews
