KONTENISLAM.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan anggota kabinet pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rabu (23/10/2019) pagi.
Namun, Jokowi tak mengakomodasi semua partai politik pendukungnya. Dari sembilan parpol pendukung, mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya mengambil kader dari lima parpol yang punya kursi di parlemen periode 2019-2024.
Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah, menuturkan, muncul suara-suara dari kader di daerah yang mempertanyakan keterwakilan Hanura dalam kabinet.
Padahal, saat pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin mendaftar sebagai pasangan calon pada 10 Agustus 2018 lalu, sebanyak 16 kursi Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat dipakai untuk memenuhi syarat dukungan.
"Kawan-kawan di daerah heran begitu dalam pemilihan menteri, Hanura tidak terpakai. Padahal saat pendaftaran pakai kursi Hanura," ujar Inas.
Seperti diketahui, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.
Inas juga menyebut, Hanura sudah berada di kubu Jokowi bahkan sejak Pilpres 2014 lalu.
"Kita juga tahu begitu Hanura memutuskan kembali mendukung Jokowi untuk periode kedua, kader Hanura berjuang mati-matian sosialisasikan visi misi Presiden," ujar Inas.
Namun meski begitu, Inas menyatakan tetap mendukung apapun keputusan Jokowi.
"Yang penting buat saya, kabinet sudah terpilih dan terbentuk pemerintahan berjalan dengan baik," katanya. "Sementara Soal sikap Hanura selanjutnya, kita serahkan semuanya pada Ketua Umum. Saya yakin sudah ada komunikasi."
Awal Juli lalu, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO, memberi sinyal partainya mengincar jatah kursi menteri pemerintahan periode kedua Joko Widodo.
Hal itu, menurut OSO, wajar karena Hanura merupakan bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Setelah kerja-kerja keras, harus dapat hasilnya yang maksimal," kata OSO, usai mendatangi kediaman Ma'ruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019) silam.
Hal itu kembali diungkap OSO usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (24/7/2019) silam.
Ketika itu, OSO menyatakan ada pembahasan masalah kabinet dengan Jokowi. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mengaku ditanya Jokowi soal usulan kader Hanura untuk masuk kabinet. Tidak tanggung-tanggung, OSO mengusulkan 40 kader Hanura di kabinet Jokowi.
"Soal kabinet itu, ternyata belum ada apa-apa, belum disusun, malah tanya sama saya, 'Pak Oesman, kira-kira usul Pak Oesman berapa itu anggota yang bakal diusulkan?' Saya bilang, 'Nggak banyak, Pak, 40.' 'Loh Bapak kalah kok mengusulkan 40?' [Menirukan kalimat Jokowi —red]. 'Loh, Pak, kalau menang, saya nggak ngusulin apa-apa,'" ujar OSO, saat itu.
Sementara, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Diaz Hendropriyono, mengatakan, susunan kabinet diyakini telah dipikirkan sampai matang oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Artinya para tokoh yang duduk di kursi kabinet adalah mereka yang terbaik," ujar Diaz melalui rilisnya pada wartawan, Rabu (23/10/2019).
Diaz menjelaskan, sejak awal PKPI punya komitmen bukan hanya untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, namun juga untuk mengawal jalannya pemerintahan hingga lima tahun ke depan.
"Keputusan Presiden hari ini wajib kita sepenuhnya dukung. Hal ini merupakan komitmen dari dukungan politik tanpa syarat yang telah kami berikan," katanya.
Menurut sumber redaksi, Diaz sepertinya kembali masuk sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.
Periode pertama Jokowi, anak mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, itu sempat menjabat sebagai anggota Dewan Analis Strategis BIN, serta Staf Khusus Bidang Intelijen Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Dia kemudian diangkat jadi Staf Khusus Presiden bersama dengan Gories Mere pada Juli 2016.
Wakil Sekjen PKPI, Susilo Wibowo, menambahkan, sebagai sebuah parpol, PKPI tentu saja mempersiapkan kader-kader terbaik jika dibutuhkan presiden.
"Sehingga bila diperlukan untuk memperkuat pemerintah, maka kami siap. Kami mempercayai sepenuhnya, pak Presiden sangat obyektif dalam hal ini," kata Susilo pada wartawan.
Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Perindo, mengaku masih setia mendukung pemerintah, apa pun keputusan Jokowi.
"Partai pendukung terus mendukung pemerintahan Jokowi. Dari awal kami sudah menegaskan bahwa dukungan ke Pak Jokowi adalah dukungan tanpa syarat," ajar Rofiq kepada wartawan.
Perindo pun tak mempermasalahkan susunan kabinet yang sudah diumumkan.
"Intinya diakomodir atau tidak, Perindo akan tetap membantu Pak Jokowi dengan kapasitas yang kami punya," ujar Rofiq.
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leo Agustino, memperkirakan, Jokowi tetap akan memberi apresiasi pada parpol yang mendukungnya namun tak mendapat posisi di kabinet.
Leo menyebut posisi di lembaga negara non-kementerian atau pun di badan-badan usaha milik negara, baik sebagai direktur atau pun komisaris, sepertinya akan diberikan pada kader-kader parpol itu.
"Posisi lapis kedua adalah 'jatah' yang sangat mungkin diberikan Jokowi. Saya yakin, Jokowi tak akan meninggalkan kekuatan partai-partai tersebut yang telah tertungkus-lumus (terbenam dalam pekerjaan) atau bekerja keras memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf," ujar doktor sains politik lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu. [mc]
Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam | Ikuti Kami di Facebook: facebook.com/KONTENISLAMCOM | Flow Twitter Kami: @beritaislam
Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam
Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam
