KONTENISLAM.COM - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik menyebut, pihaknya masih memberi waktu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan penggodokan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Hal ini disampaikan Akmal, menanggapi perimintaan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta yang meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberi kartu kuning kepada Anies lantaran dinilai tak transparan dalam penggodokan anggaran sehingga terancam molor dari tenggat waktu yang diberikan Kemendagri.
"Masih ada waktu kok, kan maksimal sampai akhir November. Kita berilah waktu dulu karena masih ada ruang bagi Pak Anies untuk bekerja. DPRD silankan mengawasi," kata Akmal saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019).
Adapun batas waktu yang diberikan oleh Kemendagri hingga tanggal 30 November 2019 ini. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dimana dalam Pasal 106 PP 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyelesaikan RAPBD sebulan sebelum dimulainya tahun anggaran akan dikenakan sanksi administratif, yaitu tidak menerima gaji selama enam bulan.
"Kami enggak boleh menegur kecuali sudah terlambat dari batas waktu. Nah, kalau terlambat mengesahkan anggaran lewat dari batas waktu kan ada sanksi yang akan dikenakan," ucapnya.
Akmal menilai, perimintaan PSI sah - sah saja, namun dia kembali menegaskan bahwa teguran kepada Anies hanya bisa dilakulan bila sudah melampaui batas waktu yang diberikan pihaknya.
"Kita enggak bisa menahan orang untuk meminta Mendagri menegur, sah-sah aja sih PSI seperti itu," tandasnya.
Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait transparansi anggaran.
"PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan" kata Wakil Ketua DPW PSI Jakarta Rian Ernest di ruang Fraksi PSI, Senin (29/10/2019).
"Kita belum melihat data rinci atau data komponen dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020," Ernest menambahkan.[akurat]
Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam | Ikuti Kami di Facebook: facebook.com/KONTENISLAMCOM | Flow Twitter Kami: @beritaislam
Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam
Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam
