KONTENISLAM.COM - Di pekan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan standardisasi pendakwah. Program ini dipandang sebagai upaya konkret yang sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran ajaran ekstrem di masyarakat.
Setelah digaungkan setahun lalu, akhirnya pekan ini MUI resmi meluncurkan program standardisasi pendakwah di tanah air.
Sedikitnya, 80 orang pendakwah dari berbagai lembaga dakwah dan ormas Islam di ibukota tercatat menjadi para da'i angkatan pertama yang mengikuti kegiatan Standardisasi Da'i di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, pada awal pekan ini, Senin (18/11/2019).
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH M Cholil Nafis, kepada wartawan memaparkan, program ini bertujuan menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah.
Para mubaligh/penceramah yang mengikuti program standardisasi akan masuk dalam daftar da'i yang direkomendasikan oleh MUI untuk naik mimbar dan berceramah karena telah mendapat pembekalan dan pembinaan wawasan ke-Islaman, wawasan kebangsaan dan metoda dakwah MUI.
"Mereka yang ikut standardisasi akan menandatangani pakta integritas untuk berdakwah sesuai dengan visi MUI, yaitu menyampaikan ajaran Islam yang moderat/wasathiyah yakni mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak menyampaikan ajaran yang ekstrim kanan ke terorisme atau tidak juga ekstrim kiri ke liberalisme, menjaga ukhuwah, berdakwah dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI dan siap berkoordinasi dengan MUI," kata KH Cholil Nafis.
Untuk lebih memudahkan warga mengenai siapa saja pendakwah yang direkomendasikan ini, MUI mengklaim akan menghadirkan aplikasi online yang memuat nama pendakwah bersertifikat ini.
KH Cholil Nafis menambahkan, standardisasi ini sifatnya sukarela, para mubaligh dibebaskan untuk memilih ikut program ini atau tidak.
Namun demikian, MUI mendorong masyarakat untuk mengutamakan ulama yang sudah memegang sertifikat berdakwah dari lembaganya.
Pada tahap awal, saran ini dikhususkan untuk acara keagamaan yang diselenggarakan di lingkungan instansi pemerintah.
"Kita dorong masyarakat untuk mengundang ulama yang bersertifikat, apalagi jika berceramah di lembaga negara atau institusi swasta biar lebih aman, materi dakwahnya dipastikan sesuai dengan konsep ke-Islaman, konsep dan konteks kebangsaan dan metode dakwahnya yang santun dan damai," katanya, "Jangan sampai mengajak orang lakukan bom bunuh diri, menyalah-nyalahkan NKRI, atau menggugat bikin negara lain itu gak boleh."
Meski demikian, MUI membantah kalau ini adalah bentuk pembatasan para ulama untuk berdakwah. Ia juga menolak program ini disamakan dengan sertifikasi profesi.
"Da'i bersertifikat itu beda dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi orang gak boleh berceramah kalau tidak punya sertifikat. Tapi kalau standardisasi, orang itu boleh saja berceramah atau diundang berceramah walau tidak punya sertifikat MUI, tapi kami tidak dapat memberikan garansi," katanya.
Sebagai bagian dari garansi itu KH Cholil Nafis mempersilakan warga untuk melaporkan da'i bersertifikat yang materi dakwahnya melenceng dari visi dan ketentuan MUI.
"Silakan laporkan, nanti kami proses, kami lakukan klarifikasi, namanya kita bina, mereka masuk corp MUI jadi harus patuh pada pedoman dakwah MUI. Kalau perlu kalau gak nurut kita cabut sertifikat dan rekomendasinya," tegasnya.
Upaya pembinaan para pendakwah untuk mencegah berkembangnya ajaran ekstrim di masyarakat ini dilatari fenomena menguatnya penyebaran paham radikal melalui dakwah di rumah-rumah ibadah dan maupun media sosial. [moeslimchoice]
Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam | Ikuti Kami di Facebook: Kabar Politik | Flow Twitter Kami: @KabarTerkini8
Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam
Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam
