Kepala BPIP Yang Belum "Move On" Dari Pilpres 2019

Judulnya sih kepala BPIP meluruskan pernyataannya soal gaduh agama musuh pancasila, tapi isinya adalah meralat pernyataan sebelumnya tanpa kata ralat. Karena kalau pakai kata ralat dia mengakui kehilafannya dan tentu saja harus minta maaf. Bagi orang yang merasa dirinya sangat pintar dalam bidangnya, permintaan maaf bukan perkara gampang karena dia merasa permintaan maaf itu sebagai mengakui kedunguan.

 Pernyataan terbaru:
“Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin. Pancasila itu agamis karena ke 5 sila Pancasila dapat ditemukan dengan mudah dalam Kitab Suci ke enam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI. Namun, pada kenyataannya, Pancasila sering dihadap-harapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim, padahal mereka itu minoritas (yang mengklaim mayoritas). Dalam konteks inilah, “agama” dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang, beragama, padahal Pancasila dan Agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung.”

Kalau itu yang dimaksud kan mestinya bukan agama musuh pancasila, tapi pemahaman agama yang sempit adalah musuh pancasila. Beda kan?

 Dalam pernyataan sebelumnya di detikcom dia mengatakan, “Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.”

 “Sebagai kelompok mayoritas yang sebenarnya, NU dan Muhammadiyah mendukung Pancasila. Kedua ormas ini tak pernah memaksakan kehendak.”

Kelompok mana yang dia maksud sebagai minoritas yang mengklaim mayoritas?
“Sederhana, misalnya, mohon maaf, kasus Ijtimak Ulama, mereka berusaha untuk mencari cawapres. Ulama mereka ini ulama minoritas atau mayoritas? Kan minoritas. Ini karena ulama di Indonesia berasal dari tiga lembaga resmi: Muhammadiyah, NU, dan MUI. Akhirnya, setelah terakhir, ah nggak usah ngajak politisi. Kalau bahasa guyonnya, politisi kok mau dikadalin.”

 “Ini contoh karena ada orang minoritas yang mengklaim mayoritas. Padahal dia minoritas di kalangan mayoritas. Karena terhalang oleh mayoritas tadi, (maka) mereka mengambil tindakan-tindakan sendiri. Nah ini yang berbahaya.”


***

Jadi, yang Yudian maksud kelompok minoritas adalah para ulama dan pendukungnya yang tergabung dalam ijtima ulama, dan ini yang dia anggap sebagai musuh pancasila karena ijtima ulama dianggap memaksakan kehendaknya.

 Jelas pernyataan ini politis karena yang dia maksud adalah kontestasi politik pada pilpres 2019. Ijtima ulama memutuskan Prabowo sebagai Capres untuk bersiang dengan Jokowi. Bijimane ceritanye pilpres dianggap memaksakan kehendak dan mak dirodoknya dituduh musuh pancasila? Prabowo-Sandi bukan petahana pula, bijimane bisa memaksakan kehendak,Yud?

 Kelompok yang mendukung Prabowo itu minoritas yang mengklaim sebagai mayoritas? Begini, Yud. Kalau ada di satu negara, satu kelompok berjumlah 55,5%, satu kelompok lainnya 45,5% bisakah yang 45 persen itu disebut minoritas? Untuk ukuran pilpres satu persen pun akan keluar sebagai pemenang, tapi untuk menentukan mayoritas minoritas mah nggak lah, Yud. Oke, memang ada partai koalisi Prabowo-Sandi yang nggak suka dengan ijtima ulama, tapi itu hanya satu parpol, cuma Partai Demokrat doang. Nah, tubuh koalisi, PD itu bisa disebut minoritas.

 Kepala BPIP membandingkan NU dan Muhammadiyah plus MUI yang disebut sebagai mayoritas, Ijtima ulama disebut minoritas. Nggak manggis to manggis lah perbandingannya. NU, Muhammadiyah itu ormas, Bro. Ijtima ulama bukan ormas. Anggota ijtima ulama secara pemahaman agama, ada yang ke-Nu-an, ada yang ke-Muhamadiyahan, bahkan ada juga yang NU tulen luar dalam. Ada juga yang masih menjabat sebagai pengurus MUI.

 Kalau Ijtima ulama mendukung Prabowo, NU nggak dukung Jokowi, gitu?

 Ente kira NU dalam rangka mendukung Jokowi – KH Ma’ruf Amin nggak pakai ijtima ulama NU, Yud? Waktu itu Forum Ulama Jatim bersatu di Surabaya, yang dihadiri oleh sejumlah ulama karismatik di Jatim menyerukan, “Kami sepakat mengawal dan bersatu mendukung pasangan nomor urut 01, Jokowi dan KH Ma’ruf Amin yang merupakan representasi kader terbaik NU.”

Salah ente mamaknai ijtima ulama dengan makna yang sempit, Yud.

 Kalau ulama NU yang berkampanye buat Jokowi ente puja-puji, sedangkan Ijtima ulama yang berkampanye untuk Prabowo ente tuduh sebagai musuh pancasila, berarti ente belum mup-on, Yud. Lagian sekarang Prabowo sudah jadi anak buah Jokowi, ente masih saja mengutak-atik kampanye pilpres 2019. Atau ente emang sengaja mau mengadu domba ulama kaya para buzzeRp itu? Tugas BPIP digaji gede kan buat bikin rukun, bukan bikin gaduh. Mempersatukan, bukan malah bikin retak!

Oleh: Balyanur
 13022020

 Sumber: Bilikopini