Donasi Publik untuk Covid-19, Indef: Potong Gaji Pejabat, DPR dan Direksi BUMN! - Konten Islam

Donasi Publik untuk Covid-19, Indef: Potong Gaji Pejabat, DPR dan Direksi BUMN!

Donasi Publik untuk Covid-19, Indef: Potong Gaji Pejabat, DPR dan Direksi BUMN!

KONTENISLAM.COM - Kebijakan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuka rekening donasi bagi publik dari dalam dan luar negeri menuai kritk. Meski penyaluran bantuan itu dibuka untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Tanah Air, pemerintah dinilai sebaiknya memperioritaskan dulu kalangan pejabat negara serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Buat apa buka donasi? Daripada sibuk buka donasi, kenapa solidaritas tidak dimulai dari potong gaji semua pejabat, anggota DPR dan Direksi Komisaris BUMN?,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/3).

Dia menyebutkan, jika gaji pejabat dan diireksi BUMN yang dipotong 50 persen terlebih dulu, maka akan terkumpul donasi yang luar biasa untuk penanganan Covid-19. Dari ketiga sumber dana yang dimaksud, yakni pejabat, anggota DPR, dan Direksi Komisaris BUMN, akan terkumpul sebanyak Rp2,65 triliun.

Menurut Bima, total gaji pemerintah dan seluruh pejabat BUMN Rp5,3 triliun. “Rp2,65 triliun ini setara dengan 88 juta boks masker atau 147 juta hand sanitizer gratis untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ada pun perhitungan gaji dan tunjangan direksi BUMN, yaitu Rp93 juta hingga Rp2 miliar per bulan. Ini belum termasuk bonus yang nilainya dua sampai tiga kali lipat dari imbalan jangka pendek.

“Total gaji pegawai 13 BUMN, Rp3,7 triliun per tahun. Total gaji dan tunjangan komisaris dari 13 BUMN Rp501,3 miliar per tahun, ini jumlah yang sangat besar,” jelasnya.

Sementara, perhitungan gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai Rp1,04 triliun per tahun. Ini dengan rincian; gaji Rp4,2 juta per bulan per anggota DPR, tunjangan kehormatan Rp5,58 juta per bulan, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta per bulan, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3,7 juta per bulan, bantuan langganan listrik dan telepon Rp7,7 juta per bulan. Adapun total per anggota DPR tiap bulannya, yaitu Rp 50,9 juta termasuk tunjangan pemeliharaan rumah dan uang dinas per bulan.

“Ini belum termasuk anggaran reses sebesar Rp1,2 miliar per tahun dari 575 anggota DPR,” ujarnya.

Selain itu, perhitungan gaji staf khusus milenial, yaitu mendapatkan gaji pokok Rp51 juta per bulan dengan jumlah stafsus tujuh orang. Jika dikalikan per tahun, maka berjumlah Rp4,28 miliar.

Sementara, perhitungan gaji Kantor Staf Presiden (KSP), yaitu mendapatkan gaji pokok sebsar Rp51 juta per bulan dikalikan dengan 80 orang menjadi Rp48,9 miliar. Adapun perhitungan gaji menteri sebesar Rp5,4 juta per bulan untuk gaji pokok, tunjangan Rp13,6 juta per bulan dan dana taktis Rp 100-150 juta per tahun.

“Maka, dari jumlah 34 kementerian, total per tahun yaitu Rp12,7 miliar,” jelas Bhima.

Sedangkan perhitungan gaji dan tunjangan wakil menteri (Wamen), gaji pokok dan tunjangan Rp11,5 juta per bulan. Tunjangan perumahan Rp15 juta per bulan.

“Jika dikalikan jumlah Wamen 12 orang, maka setahun dapat mencapai Rp3,8 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Gugus Tugas Covid-19 membuka rekening bantuan publik dari dalam dan luar negeri. Untuk rekening donasi dari dalam negeri, Gugus Tugas Covid-19 membuka nomor rekening Bank BRI 0329 – 01 – 004314 – 30 – 6 dengan nama RPL 175 PDHL BNPB COVID – 19 DN.

Donasi atau bantuan dari luar negeri dapat ditransfer melalui nomor rekening Bank BNI, 2019191251, swift code BNINIDJA dengan nama rekening RPL 175 PDHL BNPB COVID -19 LN. “Terkait dengan transparasi dan akuntabilitas, BNPB akan mengumumkan dan menyebarluaskan informasi rekening ini kepada kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, di Jakarta, Selasa (24/3).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, yang dibutuhkan dalam penanganan wabah corona saat ini bukan hanya tentang bantuan anggaran. Dia menegaskan, mengenai anggaran, sebenarnya pemerintah Indonesia masih siap.

“Kalau soal anggaran dalam penanganan virus Covid-19 ini, sebenarnya pemerintah masih sangat siap dan berkemampuan. Bahkan kementerian/lembaga juga sudah dipersilahkan me-review anggarannya untuk penanganan wabah virus ini,” ujar Nawawi di Jakarta, Kamis (26/3).

Hal itu menjawab permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai seluruh gaji pimpinan KPK didonasikan untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air. Nawawi menilai pemerintah masih siap dalam hal anggaran penanganan Covid-19.

Nawawi mengapresiasi ICW lantaran masih menyoroti kinerja pimpinan KPK di tengah pandemi Covid-19. “Hanya saja mungkin beliau tak terlalu menyimak seksama, di mana hal yang seharusnya diberi perhatian sehubungan dengan wabah ini,” katanya. (indonesiainside)

Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam | Ikuti Kami di Facebook: Kabar Politik | Flow Twitter Kami: @KabarTerkini8

Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close