Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah menantang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronika (e-KTP) sebagai single identity number bagi warga negara Indonesia. Karena diyakininya kalau single identity number adalah solusi dari masalah data pemilih yang amburadul.
“Apalagi, salah satu indikasi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu karena Pemerintah tidak memiliki data penduduk yang pasti. Makanya, berani enggak menyelesaikan itu (masalah data pemilih)?” kata Fahri Hamzah dalam diskusi virtual Nagara Institute bertema ‘Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?’, Sabtu (20/6/2020) kemarin.
Menurut Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu, beresnya masalah data kependudukan bisa mengurangi celah kecurangan di Pilkada, sehingga tidak ada lagi yang selalu meributkan data kependudukan, khususnya jelang pemilu.
“Umumkan setiap warga negara sekarang punya satu identitas, nanti Dukcapil dan KPU punya satu data. (Kondisi sekarang) Ini enggak, sampai mau nyoblos, Dukcapil dan KPU masih berantem, soal ini pemilihnya siapa, berapa banyak, sementara partai-partai protes, banyak pemilih yang lahir ‘zaman Majapahit’ orangnya masih nyoblos. Banyak orang yang baru 2 tahun umurnya sudah nyoblos,” ucap Fahri.
Fahri menambahkan jika Mendagri tak kunjung menyelesaikan pendataan penduduk secara digital, maka kecurangan Pilkada/Pemilu akan terus terjadi.
“Ini bagaimana kita mau selesaikan? Menurut saya ini tidak ada itikad mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan, itu yang saya khawatir, Pak. Berani enggak kita menyelesaikan ini?” tukas Fahri.
Selain itu, Fahri mengatakan pemerintah juga perlu membuat sistem pemilihan yang antikorupsi. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memajukan daerahnya.
“Kita harus mendesain sistem pemilihan yang sejak awal itu antikorupsi, yang sejak awal itu membuat orang yang punya pikiran yang dapat tempat, bukan orang yang punya uang, bukan orang yang punya kedudukan,” pungkasnya.
Selain Fahri, diskusi daring diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Calon Gubernur Kalsel Denny Idrayana, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.
Kemudian, Sekjen PPP Arsul Sani, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dan Sosiolog Imam Prasodjo. Adapun moderator diskusi ialah Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal.[]
