Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengkhawatirkan janji pemerintah mengucurkan Rp2,36 triliun untuk penunjang new normal di pesantren. PA 212 berharap ide tersebut bukan sekadar prank atau gurauan.
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan selama ini pemerintah sering mengumumkan program bantuan. Namun banyak di antaranya yang tidak tepat sasaran.
"Kami ragu janji tersebut sebab sudah sering rezim sekarang ini melakukan kebohongan publik dengan janji manis, tapi tidak ada realisasinya. Jangan-jangan prank lagi ini?" kata Slamet, Rabu (10/6).
Slamet menyampaikan pemerintah punya kewajiban untuk meringankan beban dunia pendidikan, termasuk pesantren. Seharusnya hal ini dilakukan sehak awal pandemi tanpa harus menunggu para ulama berteriak.
Dia mengaku mendukung jika program ini benar-benar dijalankan. Akan tetapi Slamet tidak ingin program ini hanya untuk menutup mulut para pemuka agama Islam.
"Jangan jadikan bantuan ini untuk membeli idealis kalangan kyai dan santri. Akhirnya kami hanya bisa berdoa semoga tidak prank lagi," tuturnya.
Lebih lanjut, Slamet juga mengingatkan pemerintah agar tidak tebang pilih dalam menyalurkan bantuan. Dia berharap program ini tidak dicampuradukkan dengan politik.
"Jangan sampai bantuan menggunakan politik belah bambu lagi, satu pesantren dianakemaskan sementara pesantren lain diinjak dan dicurigai terus hanya gara-gara pengasuhnya beda pandangan politik," tutupnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan mengucurkan dana Rp2,36 triliun untuk membantu persiapan new normal di pesantren. Dana ini akan diberikan kepada 21 ribu pesantren dan 1,2 juta ustaz.
Keputusan itu dibuat usai beberapa kali pemuka agama mengkritik keras. Ketua Umum PBNU Said Aqil, misalnya. Ia bilang pemerintah tidak pernah menaruh perhatian sama sekali kepada pesantren di era pandemi.
Menurut Said, setidaknya pemerintah membantu penyediaan hand sanitizer, masker, dan protokol kesehatan lain. Lebih bagus jika bisa menambah fasilitas seperti kamar, ruang belajar, dan infrastruktur lain, kata dia.
"Kelihatan sekali pemerintah terus terang tidak melihat nasibnya pesantren," kata Said saat menerima Satgas Lawan Covid-19 DPR RI di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/6). [cnnindonesia]
