Pemerintah seharusnya menggratiskan pada setiap pihak yang hendak menjalankan tes corona, baik rapid test maupun swab test.
Begitu tegas mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
“Rapid berlaku 3 hari. Swab 7 hari. Habis itu test lagi. Harga standard rapid/swab ini dibuat Kemenkes biar mengikat untuk semua. Biar tidak jadi komersialisasi. Apalagi ditengah mulai banyaknya perjalanan orang. Pemerintah subsidi tidak rapid/swab ini? Perppu kan udah kita sahkan,” kata Jansen dalam akun Twitter pribadi, Senin (22/6/2020).
Said Didu menilai bahwa kedua tes tersebut harusnya digelar secara gratis. Ini lantaran pemerintah telah menambah utang hingga Rp 1.038 triliun di tahun ini. Di mana mayoritas dana tersebut untuk penanganan corona.
“Harusnya gratis. Kan tahun ini akan menambah utang Ro 1.038 triliun dan untuk Covic-19 dananya Rp 667 trilyun,” kata Said Didu di akun Twitternya.
Sebelumnya, Said Didu mempertanyakan anggaran ratusan triliun dana covid, tapi rakyat masih menanggung banyak beban.
“Katanya tahun 2020 akan tambah utang Rp 1.038 trilyun, akan berikan dan Covic Rp 667 trilyun, tapi kenapa rakyat masih bayar test corona? Kenapa BPJS dinaikkan? Kenapa listrik mencekik? Kenapa BBM tidak turun? Dan kenapa lainnya? Apakah uang rakyat tsb bukan untuk bantu rakyat?" ujar Said Didu.
Harusnya gratis. Kan tahun ini akan menambah utang Ro 1.038 trilyun dan untuk Covic-19 dananya Rp 667 trilyun. https://t.co/nGQ9n2dzG0— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) June 22, 2020
Katanya thn 2020 akan tambah utang Rp 1.038 trilyun, akan berikan dan Covic Rp 667 trilyun, tapi kenapa rakyat msh bayar test corona ? Kenapa BPJS dinaikkan ? Kenapa listrik mencekik ? Kenapa BBM tdk turun ? Dan kenapa lainnya ?— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) June 21, 2020
Apakah uang rakyat tsb bukan utk bantu rakyat ?
