Pengakuan politisi senior PDIP asal Solo, Achmad Purnomo yang ditawari jabatan oleh Presiden Joko Widodo karena telah rela mempersilakan Gibran Rakabuming Raka maju Pilkada Solo 2020 dari PDIP, merupakan praktik dinasti politik.
Jika benar, Purnomo yang saat ini masih menjabat Wakil Walikota Solo merupakan korban dari oligarki dan dinasti politik Jokowi dan PDIP.
Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/7).
"(Purnomo) korban oligarki dan politik dinasti," kata Ujang Komarudin.
Menurut Ujang, sedianya barter dalam politik merupakan hal lumrah dan wajar. Hanya saja, bedanya kali ini perilaku itu dilakukan kepala negara demi anaknya yang maju di ajang pilkada.
"Ada kompensasi atas gagalnya Purnomo. Ada barter politik. Dan soal jabatannya apa. Itu hanya Jokowi dan Purnomo yang tahu," ucapnya.
"Tak ada makan siang yang gratis. No free lunch. Begitu juga dalam politik. Tak akan ada makan siang yang gratis," demikian Ujang Komarudin menambahkan.
Achmad Purnomo mengaku mendapat tawaran jabatan sebagai timbal balik karena putra Jokowi, Gibran mendapat rekomendasi PDIP di Pilkada Solo 2020. Sebelumnya, Purnomo sudah diusung PDIP Solo sebagai calon walikota.
Namun, Purnomo mengaku menolak tawaran tersebut. "Ya ada (tawaran timbal balik), tapi bagi saya ndak perlu," ujar Purnomo, Jumat (17/7).
Tawaran tersebut disampaikan saat Purnomo dipanggil Jokowi ke Istana, Kamis (16/7). Namun Purnomo enggan menjawab penawaran apa dari Jokowi. Dia hanya memastikan tawaran tersebut berupa jabatan, tapi bukan posisi menteri.[rmol]
