Anggota DPR Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid menyampaikan keluhan masyarakat terkait materi ajaran agama di sekolah negeri saat rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi.
Masalahnya, materi agama sudah tidak lagi menjadi materi pokok atau materi utama, tapi menjadi materi ekstrakurikuler. Padahal tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia. Tanpa pedidikan agama, bisakah anak didik beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia?
“Tanggapan anak-anak didik dan orang tua mengeluhkan ini karena dianggap materi sambilan, ini juga akan berpengaruh kepada kualitas anak terhadap agamanya,” kata Nur di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).
Apalagi, dia menuturkan apabila dilihat dari sistem tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab. Ini merupakan efek pertama anak didik terhadap kualitas agamanya.
“Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Menteri? Mudah-mudahan ini bisa dikembalikan menjadi kurikulum resmi, jika tidak, beban Kemenag akan berat karena harus menyiapkan penyuluh-penyuluh yang andal,” ujar dia.
Ia juga mengkritik mahalnya biaya rapid test dan dibebankan kepada santri yang kembali ke pondoknya. Menurut dia, tidak semua pesantren mampu untuk mengadakan peralatannya.
“Sehingga, bisa saja Pak Menteri menyerukan agar pesantren melakukan rapid test, jika pesantren tidak mampu, maka akan dibantu oleh Kementerian Agama,” katanya.
Pada kesempatan sama, politikus PAN Asli Chaidir berharap ada bantuan konkrit dari Kemenag untuk pesantren dan madrasah terkait penanganan Covid-19. “Negara harus peduli dan hadir di tengah masyarakat ketika ada wabah, bantuan ini Insya Allah sangat bermanfaat untuk masyarakat,” katanya. (indonesiainside)
