Amerika Serikat menolak hampir semua klaim maritim China di Laut China Selatan. Pemerintah AS menyebutnya tidak sah dan batal.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengecam China dalam mengumumkan perubahan kebijakan Washington, dengan mengatakan bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan benar-benar melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikannya.
“Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
“Kami mendukung komunitas internasional dalam membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan serta menolak setiap dorongan untuk memaksakan pembenarannya di Laut China Selatan atau wilayah yang lebih luas,” lanjut dia.
Pengumuman tersebut mempertegas langkah keras dari kebijakan pemerintahan Trump sebelumnya bahwa sengketa maritim antara China dan negara-negara di Asia Tenggara diselesaikan melalui arbitrasi PBB, tidak diposisikan pada sengketa individual.
Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam semuanya memiliki klaim perbatasan laut yang bertentangan dengan China.
Selain berada di antara jalur pelayaran tersibuk di dunia, Laut China Selatan juga memiliki sumber cadangan gas dan minyak yang sangat besar.
China mengklaim hampir semua lautan di bawah demarkasi sembilan garis putus (nine-dash line) dan telah membangun pulau-pulau buatan dengan instalasi militer di perairan untuk mendukung klaimnya.[aa]
