Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk menggarap kawasan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Namun, tak sedikit yang mempertanyakan mengapa mandat tersebut diberikan kepada Prabowo.
Anggota komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal bingung mengapa pengelolaan pangan diberikan kepada Kemenhan, dan bukan Kementan yang berwenang mengurusi pangan.
"Saya juga bingung sebagai anggota Komisi IV, Kemenhan yang bukan tupoksinya diberikan tugas garap lumbung pangan di Kalteng," kata Andi saat dihubungi, Rabu (8/7).
Terlebih, Andi menuturkan, Kementan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk mengelola lumbung pangan nasional. Ia pun sulit memahami peran Prabowo dalam program lumbung pangan tersebut.
"Yang punya SDM bidang pertanian kan Kementan. Sehingga kalau Kemenhan yang diberikan tugas, tentu agak sulit dipahami," ucap Andi.
Andi menilai pemberian tanggung jawab yang tak sesuai dengan tupoksi kementerian menjadi keputusan yang kurang bijak. Ia berpesan kepada tiap-tiap kementerian untuk mengurusi tugas dan kewenangannya masing-masing.
"Hal ini kurang bijak dalam tataran kenegaraan kita dan melabrak fatsun atau kebiasaan selama ini bahwa tugas bidang pangan di Kementan," ungkap Andi.
"Sebaiknya kementerian fokus dengan tupoksi masing-masing. Sehingga bisa dinilai kinerjanya," tutup dia.
Selain Prabowo, Jokowi juga menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengelola lumbung pangan. Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan Kemenhan diberi tanggung jawab mengurusi lumbung pangan nasional di dua kabupaten di Kalimantan Tengah.
Dengan adanya peran Kemenhan, personel TNI diharapkan dapat terjun langsung di program lumbung pangan, yang akan menjadi cadangan logistik Indonesia ini.
"Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate," ujar Dahnil, Selasa (7/7). (kumparan)
