Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan kritik keras ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada harapan terselip PKS agar tak sendirian di barisan oposisi.
Dahulu, barisan oposisi sempat lebih meriah. Selain PKS, pernah ada Partai Gerindra sebagai partai yang punya calon presiden Prabowo Subianto. Ada pula PAN.
Namun setelah Pilpres 2019 berlalu, Prabowo Subianto masuk pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan, Gerindra tak lagi oposisi.
PKS kini berjuang sendirian menyoroti kebijakan-kebijakan Jokowi. Partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman ini berharap ada teman lagi di barisan partai kritis. Namun bila impian itu akhirnya kandas dan tak ada partai lain yang berani kritis, PKS juga tidak keberatan.
Harapan PKS disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada detikcom, Selasa (18/8/2020).
"Harapan PKS, kita tidak sendirian," kata Mardani.
"Kalau belum ada (partai lain yang oposisi), kita akan terus bersuara. Karena seperti kata Kang Iman: Tanpa kontrol, kekuasaan cenderung menyimpang. PKS tetap yakin kepentingan publik mesti tetap disuarakan dengan lantang," ujar Mardani.
Kritik tajam teranyar dilontarkan residen PKS Sohibul Iman yang menuturkan kepemimpinan harusnya mampu memberikan solusi bukan sekedar janji-janji belaka.
"Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan," kata Sohibul Iman dalam keterangannya, Senin (17/8/2020).
Sedikitnya ada lima poin yang diutarakan Sohibul saat pidato pada upacara peringatan HUT ke-75 RI di DPP PKS selengkapnya:
1. Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan, bukan cuci tangan.
2. Kebijakan saat krisis harus memenuhi tiga hal, yaitu tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Program-program pemerintah justru banyak yang tidak memenuhi ketiganya.
3. Dalam penanganan COVID-19 ini, seharusnya berfokus pada penanganan kesehatan. Jangan korbankan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan.
4. Pemerintah gagal paham dalam strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ia pun meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi pandemi sehingga pemulihan ekonomi bisa sejalan.
5. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinilai menjadi sikap otoriter pemerintah di masa pandemi ini.
Sontak peluru PKS, ditepis barisan parpol koalisi pemerintah.
PPP balik bertanya maksud PKS menyebut Indonesia tak butuh pemimpin yang sibuk 'cuci tangan' dari kesalahan.
"(Jokowi) 'cuci tangannya' di mana? Bisa ditanya ke kawan satu itu," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Senin (17/8/2020).
Menurut Awiek, yang dilakukan Jokowi adalah turun tangan, bukan 'cuci tangan' dari kesalahan. Karena itulah, Jokowi kecewa jika ada yang tidak beres selama penanganan pandemi ini.
Awiek menilai langkah pemerintah dalam menangani pandemi Corona sudah baik. Menurutnya, pemerintah mendahulukan penanganan kesehatan.
Sementara itu, politikus NasDem Irma Suryani Chaniago menilai kritik PKS terhadap pemerintahan Jokowi merupaka hal yang wajar karena PKS merupakan oposisi.
"Wajar kan oposisi teriak-teriak. Kalau nggak teriak ntar nggak ada yang perhatikan. Apalagi ke depan konstituen (PKS) mungkin akan berbagi dengan Gelora," kata Irma.
Irma kemudian mengingatkan terkait pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Dia menyebut pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah harus tetap terjaga tidak hanya dari oposisi.
Ketua DPP NasDem nonaktif itu juga berpesan kepada seluruh anggota DPR RI, baik yang berasal dari partai koalisi pemerintah maupun yang oposisi. Irma menegaskan para anggota DPR juga memiliki tugas sebagai penyambung lidah rakyat.(detik)
