Seluruh direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) harus segera dipecat karena telah merugikan rakyat bahkan merugikan keuangan negara.
Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menyoroti banyaknya persoalan di tubuh perusahaan plat merah itu.
Pertama-tama, Satyo mengatakan bahwa Pertamina telah mencurangi publik, bahkan Ombudsman RI di kala harga BBM tak kunjung turun meskipun harga minyak dunia anjlok sejak Januari 2020.
"Alasan direksi Pertamina disampaikan kepada Ombudsman RI bahwa penurunan harga BBM bisa membuat rugi besar sehingga tak mungkin BBM diturunkan," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/8).
Namun demikian, kata mantan Sekjen ProDEM ini melihat bahwa alasan direksi dan komisaris Pertamina di hadapan Ombudsman RI itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sebab, Pertamina tetap mengalami kerugian hingga Rp 11,33 triliun pada semester 1-2020, sekalipun harga BBM tidak diturunkan.
“Saatnya seluruh direksi dan komisaris Pertamina dipecat sebab alasan didepan Ombudsman RI tidak bisa dipertanggung jawabkan. Meskipun harga BBM nggak turun, faktanya Pertamina tetap merugi," pungkas Satyo.(rmol)
