Hukuman penjara seumur hidup diharapkan bisa memberi efek jera bagi koruptor yang korupsi Rp 100 miliar lebih dengan kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi. Hukum tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2020.
Namun menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani, ada hal lain yang tak kalah penting untuk mencegah korupsi, yakni memperbaiki sistem.
"Menurut saya sih sistemnya yang harus disempurnakan. Sistemnya harus disempurnakan, jadi bisa ada check and balance-nya, ada kontrolnya, semuanya, keterbukaannya, transparansinya, accountability-nya itu semua harus dikedepankan," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (2/8/2020).
Dia juga berpendapat bahwa sudah saatnya sistem elektronik digalakkan ke semua hal yang di dalamnya berpeluang menimbulkan korupsi agar mempersempit ruang bagi koruptor.
"Memang sebaiknya semuanya itu kalau menurut saya dilakukan dengan elektronik ya," sebutnya.
Sistem elektronik akan membuat proses perizinan misalnya, tidak lagi tatap muka sehingga tidak ada lagi kegiatan suap-menyuap alias 'transaksi di bawah meja'.
"Jadi perjumpaan antara orang itu yang bisa menimbulkan kolusi, korupsi itu makin rendah karena semuanya dibangun dengan sistem yang baik, yang transparan. Saya rasa itu yang harus lebih didorong dan diutamakan (di saat yang sama) efek jera juga harus tetap ditingkatkan," tambah Rosan. [detik]
