Kinerja Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dalam mengawasi perusahaan minyak negara itu diragukan masyarakat.
Sebabnya, baru beberapa bulan Ahok menjabat, Pertamina merugi Rp 11,33 triliun dalam semester I tahun 2020.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyampaikan bahwa komisaris memiliki fungsi pengawasan yang sama seperti DPR.
Atas peran itu, seharusnya Ahok mampu melakukan pengawasan baik dalam investasi, kinerja dan juga tata kelola organisasi secara umum.
“Memang, dalam hal ini semua pihak yang duduk sebagai pengurus Pertamina, baik komisaris dan direksi punya andil, terkait kinerja Pertamina untuk saat ini,” ujar Eddy di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (25/8).
Eddy mendesak Ahok agar dapat berkolaborasi dan berkoordinasi membuat suatu formula untuk dapat meningkatkan pendapatan Pertamina di semester kedua ini serta mendongkrak kinerja Pertamina dalam organisasi.
“Khususnya, sudah ada normalisasi masyarakat secara umum. Oleh karena itu kami berharap direksi dan komisaris bisa cepet ambil langkah-langkah terkait hal ini,” terangnya.
Termasuk juga yang paling penting menurut saya, agar bagaimana kinerja Pertamina di hulu bisa meningkat secara signifikan,” tandasnya.(rmol)
