Di tengah rendahnya penyerapan dana penanganan virus corona baru (Covid-19) yang hanya menyentuh Rp 151,25 triliun atau 21,75 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru menyindir para menteri baru.
"Beberapa menteri juga masih baru. Tidak semua benar-benar paham birokrasi, belum pernah bekerja di pemerintah. Covid menghantam kebutuhan budget mereka, ada yang harus dipotong, ada yang harus diprioritaskan. Ini menjadi tantangan bagi mereka untuk manage sambil WFH," demikian kata Sri Mulyani, Rabu (19/8).
Presiden kata Sri Mulyani berkali-kali meminta agar penyerapan dana penanganan covid-19 dan pemulhan ekonomi nasional senilai Rp 695,2 trilun itu dimaksimalkan.
Sri Mulyani mengaku penerapan work from hom (WFH) turut menjadi kendala dalam implementasi alokasi anggaran yang sudah ditentukan. Apalagi, pandemik Covid-19 belum menandakan akan segera berakhir.
"Covid menyebar secara global, dan masih belum mencapai puncak. Tentu, pendapatan pemerintah akan jatuh dengan aktivitas ekonomi yang terhambat. Disisi lain, perlu ada budget untuk kesehatan yang dinaikkan secara drastis," demikian kata Menteri Keungan dua periode ini.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini seluruh kementerian bekerja keras untuk memaksimalkan penyerapan dana Corona. Beberapa yang menjadi prioritas adalah 60 juta pelaku usaha mirko, kecil dan menengah (UMKM) dan juga dana perlindungan sosial.
Semua kementerian seakan melihat di bawah mikroskop. Menkeu menyediakan ke presiden, dan seluruh kementerian, data anggaran yang diperlukan untuk dialokasikan. Presiden nanya, ini adalah waktu bagi semua menteri untuk melihat mikrodetail di situasi ini. Kita sedang bekerja gila gilaan ini untuk melihat detailnya di masing2 sektor," pungkas Sri Mulyani. (Rmol)
