PKS menilai analisis yang menyebut Ketum Gerindra Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden merupakan pembahasan tak produktif. PKS menyebut tak ada yang bisa menggantikan Ma'ruf secara konstitusi.
"Hentikan pembahasan tidak produktif bahwa Kyai Ma'ruf bisa digantikan. Mau Pak Prabowo atau yang lain tidak bisa secara konstitusi menggantikan Kyai Ma'ruf. Kecuali Kyai Ma'ruf melanggar sumpah dan melakukan yang bertentangan dengan konstitusi," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Rabu (12/8/2020).
Mardani mengatakan, Ma'ruf merupakan wakil presiden yang sah. Mardani menilai, Ma'ruf telah memenuhi syarat dalam proses pemilu.
"Kiai Ma'ruf adalah Wakil Presiden yang sah, kandidasinya sudah memenuhi syarat dan terpilih dalam proses Pemilu. Kedudukannya sebagai wapres pendamping Pak Jokowi sah secara konstitusional," tuturnya.
Tidak hanya itu, Mardani juga menyebut Ma'ruf telah mengikuti seluruh proses tahapan pilpres dengan baik. Dukungan dari Nahdhatul Ulama (NU), sebut dia, juga disebut menjadi salah satu yang mendompleng nama Ma'ruf.
"Beliau mengikuti semua proses dengan tekun, dalam debat prestasi beliau bagus. Dukungan warga NU dianggap salah satu faktor kunci pemenangan Jokowi-Ma'ruf," kata Mardani.
Diketahui, analisis dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang menyatakan Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wapres viral dan menuai beragam tanggapan. Ubedilah mengatakan analisisnya itu merupakan sebuah tafsir politik.
Diminta konfirmasi mengenai analisisnya itu, Ubedilah menjelaskan tafsir politiknya itu bermula dari mendadaknya proses pemilihan Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019. Padahal, kala itu, ada Mahfud Md yang disebut telah disiapkan sebagai calon wakil presiden.
"Tentu secara politik, dalam tafsir politik ya, PDIP sebagai pendukung Jokowi cukup tidak beruntung kalau wapresnya Mahfud Md. Karena kan 2024 Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi. Karena posisi wapres itu menjadi sangat penting untuk periode 2019-2024. Karena dia menjadi orang kedua di republik ini yang mobilitasnya mesti tinggi dan kemudian dia bisa melakukan apa yang disebut dengan imaging policy ya jadi dengan kegiatannya, langkah-langkahnya dia akan membentuk citra yang memungkinkan untuk ikut kontestasi 2024. Kalau Mahfud Md kan nanti yang diuntungkan PKB atau partai-partai yang lain. PDIP tidak beruntung," tutur Ubedilah ketika dihubungi, Rabu (12/8).
Sementara itu, Gerindra menyatakan analisis tersebut tak benar. Juru bicara Gerindra Habiburokhman mengatakan Prabowo kompak bersama dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta jangan ada pihak yang mengadu domba hubungan harmonis Prabowo dengan Ma'ruf Amin.
"Nggak benarlah," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (12/8).[detik]
