Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengusulkan sejumlah solusi untuk menambah pembiayaan penanganan covid-19 di luar utang. Salah satunya adalah reformasi birokrasi dengan membubarkan kementerian/lembaga yang produktivitasnya rendah.
"Itu ada penghematan luar biasa. Save (hemat) Rp200 miliar untuk stimulus UMKM, kesehatan, dan perlindungan sosial," ujarnya dalam webinar Indonesia Leaders Talk, Senin (7/9) malam.
Sebetulnya, Bhima melanjutkan usulan reformasi birokrasi sudah didengar dan direalisasikan oleh Presiden Jokowi. Reformasi birokrasi dinilai tepat untuk efisiensi anggaran di tengah menurunnya penerimaan negara akibat pandemi covid-19.
Sayangnya, sambung dia, implementasi reformasi birokrasi tidak berjalan tepat 100 persen.
"Entah kenapa ada distorsi maksudnya kementerian/lembaga yang dibubarkan dilihat dari produktivitasnya rendah, justru yang dibubarkan adalah komite yang sebetulnya dari awal sudah hidup segan mati tak mau," jelasnya.
Selain pembubaran k/l, solusi lain dari Bhima, yaitu pemotongan gaji presiden hingga menteri, termasuk tunjangannya. Untuk presiden, misalnya, ia mengusulkan agar Jokowi tak menerima gaji selama tiga bulan lalu dialihkan kepada dana penanganan covid-19.
"Kalau menurut saya potong gaji, semua eselon I termasuk juga menteri, tunjangan semua. Bukan cuma tunjangan perjalanan dinas, kalau perjalan dinas sudah pasti tidak ada perjalanan dinas selama pandemi, tapi tunjangan lainnya, seperti tunjangan jabatan dan segala macam itu harusnya dipotong," imbuhnya.
Selain itu, ia mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sebesar 100 bps dari 4 persen saat ini menjadi 3 persen. Tujuannya, agar dana yang parkir di deposito mengalir ke sektor riil.
Pasalnya, ia mengungkapkan berdasarkan data LPS simpanan di atas Rp5 miliar naik 7,3 persen per Juli 2020.
"Kenapa mereka parkir? Bukan hanya karena pandemi salah satunya tapi karena mereka lihat bunga deposito bank lebih menarik daripada investasi ke UMKM," katanya.
Untuk diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, serapannya baru mencapai Rp192,53 triliun hingga Agustus 2020, atau berkisar 27,7 persen dari pagu anggaran.[cnnindonesia]
