Pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang berlanjut di tengah pandemi Covid-19 belakangan kembali disoal lantaran khawatir menjadi klaster baru penyebaran virus corona.
Kekhawatiran itu juga muncul dari Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf yang menilai pelaksanaan pilkada kurang tepat di saat angka kasus positif Covid-19 sedang tinggi-tingginya.
"Dilihat dari urgensinya, rakyat tak butuh pilkada saat ini. Rakyat butuh sehat, dan bisa cari nafkah lagi," ujar Gde Siriana saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/9).
Pilkada yang bakal digelar di 270 daerah nanti, menurut aktivis Bandung Intiative itu, sepatutnya dipertimbangkan pemerintah dan juga penyelenggara pemilu, agar bisa fokus menangani Covid-19.
"Ini jika dipaksakan pilkada artinya menghianati demokrasi. Saat rakyat susah kok bikin pesta demokrasi. Katanya perang melawan covid, masa saat perang bikin pilkada?" tandasnya.
Oleh karena itu, Gde Siriana berharap pemerintah tidak hanya melihat legitimasi pilkada pada legitimasi prosedural saja, tetapi harus melihat juga kewajiban moral masyarakat dalam memandang legitimasi.
"Ini pestanya parpol, agendanya parpol, agendanya para pejabat yang anak-istri-mantu ingin jadi pejabat daerah," demikian Gde Siriana Yusuf menutup. [rmol]
