KONTENISLAM.COM - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyayangkan penanganan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang sempat dirawat di Rumah Sakit UMMI Kota Bogor.
Politikus PKS ini menyentil Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang melaporkan pihak RS UMMI ke polisi karena dianggap menutupi tes swab HRS.
“Saya melihat penanganan dan penyikapan dari Walikota terhadap perawatan IB HRS ini terkesan lebih banyak unsur kegaduhannya dibanding penyelesaian substansi dasarnya,” ucap Atang dalam keterangannya, Minggu (29/11).
“Seharusnya pendekatan yang dilakukan bisa lebih merangkul agar tidak muncul reaksi defensif dari pihak keluarga pasien maupun RS,” sambung Atang .
Menurutnya, penanganan bukan dengan cara demonstratif yang akhirnya menimbulkan suasana riuh rendah seperti sekarang ini.
Dikatakan Atang, seharusnya Bima Arya melakukan pendekatan persuasif, komunikasi intens, penanganan senyap, dan mengedepankan musyawarah.
“Kan yang terpenting adalah langkah-langkah taktis penanganan. Bukan pada ramainya pemberitaan,” tegas Atang.
Dari berbagai kasus penanganan covid-19 di Kota Bogor selama ini, Atang melihat baru kali ini sangat demonstratif.
Dikatakan Atang, sebelum-sebelumnya, jika ada yang suspek, probable, ataupun positif covid, dijalankan secara senyap, tapi produktif.
“Jadinya kan orang bertanya, kenapa untuk penanganan IB HRS jadi berbeda? Ada apa?,” imbuhnya.
Atang mengatakan, kalau mencegah adanya kerumunan, kan tidak ada kerumunan itu. Kalaupun ramai, bisa langsung ditertibkan.
“Kalau alasannya untuk kecepatan penanganan, di lapangan masih banyak juga warga yang kesulitan mendapatkan penanganan covid,” sebutnya.
Sebagai contoh, kata Atang, tidak semua warga yang kena tracing di swab test karena keterbatasan faskes.
Ada beberapa warga yang tidak bisa dirawat karena terbatasnya ruang perawatan, baik ruang ICU maupun ruang isolasi.
Jadi, kata Atang, perlu ada kerja sama yang konstruktif baik dari pemerintah maupun seluruh RS.
“Kita juga perlu berterima kasih kepada RSUD dan RS-RS swasta yang selama ini juga sudah mendukung program pemerintah, termasuk RS Ummi dan RS swasta yang lain,” katanya lagi.
Dalam konteks kekisruhan sekarang, Atang melihat dari dua sisi.
Sisi pertama, tim medis dan RS punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi data pasien, sekaligus menangani secara tepat dari seluruh sisi medis. Semuanya diatur dalam UU.
Sisi kedua, guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Satgas Covid juga perlu melakukan tindakan yang tepat.
“Hal tersebut juga amanat peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak perlu dipertentangkan. Namun, perlu dimusyawarahkan dan dikomunikasikan secara baik, sehingga hasilnya akan produktif,” jelas Atang.
Atang menyarankan sebaiknya walikota beserta jajaran maupun RS Ummi bisa duduk bersama agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari.
“Keduanya perlu introspeksi. Perlu perbaiki kekurangan masing-masing. Turunkan tensi. Kedepankan kebersamaan,” ucap Atang.
“Hindari unsur-unsur demonstratif agar tidak saling defensif dan merasa benar masing-masing. Karena yang terasa gaduhnya, sementara hal dan tujuan substantif jadi tidak tertangani,” tandas Atang.
Sumber: pojoksatu
