Menko Polhukam, Mahfud MD akan memassifkan kegiatan polisi siber tahun depan. Ini untuk menjaga ketertiban. Menanggapi kebijakan ini, ada yang khawatir mengkritik pemerintah makin nggak bebas lagi. Karena rawan dilaporkan ke polisi.
Mahfud menyebut, ancaman siber merupakan satu dari tiga ancaman yang harus diperhatikan pada 2021, selain ancaman keamanan, ancaman terorisme, dan pandemi Covid-19.
“Kami sudah memutuskan ada polisi siber. Tahun 2021 akan diaktifkan sungguh-sungguh, karena terlalu toleran juga berbahaya,” ujarnya, dikutip dari Kompas.id, kemarin.
Polisi siber yang dimaksud Mahfud nantinya akan berupa kontra-narasi. Apabila ada kabar yang tidak benar beredar di media sosial, maka pemerintah akan meluruskan hal itu tidak benar. Sementara jika ada isu yang termasuk dalam bentuk pelanggaran pidana, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Mahfud mengatakan, polisi siber Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi dengan cepat pelaku pelanggaran siber.
“Misalnya, Anda mendapatkan berita yang mengerikan, lalu lapor ke polisi. Dalam waktu sekian menit diketahui dapat dari siapa, dari mana, lalu ditemukan pelakunya, lalu ditangkap,” tutur eks Ketua MK ini.
Hukuman fisik yang bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh aparat penegak hukum juga sudah disiapkan pemerintah. Apa contohnya dipertanggungjawabkan? “Kalau sifatnya hinaan terhadap personal, kita tidak peduli. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan kepentingan masyarakat, polisi bertindak,” tegas Mahfud.
Ia menambahkan, selama ini sebenarnya polisi mampu menangkap pihak yang menyebarkan konten tidak baik berkaitan dengan kepentingan rakyat. Namun, korps baju cokelat tidak ingin masyarakat jadi takut. Jadi polisi tak menindak pelaku penyebar konten itu.
“Ini tampaknya sudah mulai memanas, kita lebih panas juga agar lebih tertib,” tandasnya.
Pengamat politik, Rocky Gerung mempertanyakan urgensi dimasifkannya polisi siber ini. Menurutnya, hal itu mengindikasikan adanya kepanikan dari Mahfud.
“Ini ngapain sih Pak Mahfud itu memproyeksikan bakal ada banyak crime di siber. Jadi dia sendiri panik maka dia persiapkan sesuatu yang belum terjadi,” ujarnya.
Menurut Rocky, seharusnya Mahfud justru memberi pernyataan sebaliknya. Yakni, pada 2021, polisi siber akan berkurang. Sebab, pemerintah percaya, rakyat paham bagaimana berdemokrasi. “Ini di ujung tahun malah nakut-nakutin,” kritik Rocky.
Dia malah curiga, pemerintah berupaya membuat isu agar rakyat terpancing. Dengan begitu, polisi siber yang bergerak berdasarkan isu, akan menangkap rakyat.
Sementara pengamat media sosial, Enda Nasution menilai, negara memang perlu hadir di ruang-ruang digital. Termasuk di media sosial. Soalnya, ruang digital juga merupakan ruang publik yang membawa dampak signifikan pada beberapa aspek.
Maka sudah sewajarnya pemerintah dalam rangka menjaga dan melindungi hak warga negara yang lain juga hadir di situ. “Tapi pemerintah juga harus dalam koridor hukum dan semangatnya melindungi kebebasan serta kenyamanan berekspresi, bukan melakukan represi,” ujarnya, kemarin.
Warganet, mengomentari rencana dimasifkannya polisi siber ini dengan beragam pendapat. “Ngritik pemerintah makin nggak bebas dong ya?” tanya @asong66. Akun @lumejeng mempertanyakan hal yang sama. “Jaminan kebebasan berpendapat di ranah virtual, bagaimana ya pak @mohmahfudmd? Apa ukurannya itu ad hominem dengan kritik terhadap kebijakan?” tanya dia.
Tapi, ada juga yang mendukung. Misalnya, Muannas Alaidid. “Di beberapa negara maju sudah lebih dulu, pengetatan terhadap kejahatan di dunia siber ke depan semakin kompleks tidak hanya melulu soal berita bohong & hate speech. Dukung!,” cuit @muannas_ alaidid. (*rmco.id)
