KONTENISLAM.COM - Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, karantina wilayah terbatas merupakan perintah lama Presiden Jokowi terkait lonjakan kasus COVID-19. Karantina terbatas sudah dilakukan di Surabaya ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19.
"Itu kan merupakan perintah presiden sudah lama. Tapi di lapangan tidak jalan. Dulu dilakukan oleh Bu Risma dan Gugus Tugas COVID-nya ketika Surabaya diamuk COVID. Sampai untuk tracking-testing-tracing (telusuri-uji-pilah) dibantu oleh BIN. Memang penyebaran COVID di Surabaya waktu itu bisa diredam," ujar Muhadjir lewat pesan singkat kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).
Karantina terbatas ini adalah karantina di tingkat RT/RW. Muhadjir menjelaskan, ada perubahan teknis ketika kebijakan ini dijalankan untuk mengendalikan kasus COVID-19.
Muhadjir menerangkan, RT/RW serta komunitas di lingkungan tersebut diperankan sebagai informan kepada petugas epidemiologi. Mereka juga berperan membantu proses karantina hingga isolasi mandiri bagi warga yang terpapar COVID-19.
Jika skema di atas tidak berjalan, barulah warga yang positif COVID-19 dirujuk ke pusat isolasi yang disiapkan pemerintah. Sedangkan, warga yang memiliki gejala COVID-19 sedang dan berat dirujuk ke rumah sakit.
"Ada.RT/RW dan komunitas diperankan mulai sebagai informan bagi petugas epidemologi, membantu proses karantina ditingkat RT dan RW, hingga pelaksanaan isolasi mandiri. Kalau di level terendah ini tidak bisa ditangani, baru dirujuk ke pusat isolasi dan pusat perawatan ringan. Adapun yang sedang dan berat langsung dirujuk ke rumah sakit," kata Muhadjir.
Jadi, kata Muhadjir, pemanfaatan hotel dan wisma untuk merawat kasus suspek COVID-19 maupun pasien COVID-19 bergejala ringan disiapkan sebagai rencana B jika RT/RW tidak mampu menanggulangi COVID-19. Tujuannya, supaya bisnis sektor perhotelan bisa bergerak.
"Jadi, pemanfaatan hotel-hotel dan wisma-wisma untuk merawat suspek COVID itu disiapkan sebagai plan B bilamana di level bawah RT/RW dan kelurahan sudah tidak mampu menanggulangi. Dan itu secara ekonomi bagus. Membuat pelaku bisnis di sektor perhotelan masih bisa sedikit bernapas," ujar Muhadjir.
"Pengelolaan suspek COVID pun jadi mudah, bisa langsung diangkut ke tempat tempat itu . Hanya trade off-nya, strategi membendung penyebaran COVID mulai dari yang paling bawah seperti yang diperintahkan presiden kurang efektif. Upaya menciptakan RT, RW, dan kelurahan yang tangguh COVID, tidak memenuhi target," jelas Muhadjir.
Muhadjir menambahkan, untuk menggerakkan komunitas di tingkat RT/RW ini memerlukan dukungan biaya yang besar dari pemerintah. Tetapi Muhadjir optimistis ada jiwa gotong-royong masyarakat dalam memerangi COVID-19 di wilayahnya.
"Memang untuk menggerakkan akar rumput, RT, RW, dan komunitas ini perlu dukungan pembiayaan besar dari pemerintah. Tetapi saya juga percaya gotong royong sebagai intisari dari pengamalan Pancasila masih ada di dalam lubuk hati masyarakat Indonesia," ucapnya.[detik]
