KONTENISLAM.COM - Pimpinan Banser mendukung aparat kepolisian memproses kasus ujaran kebencian dan rasisme Abu Janda atau Permadi Arya. Dan Banser berharap polisi bisa bertindak adil.
Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Wakasatkornas) Banser Hasan Basri Sagala dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/1/2021) mengatakan, semua pihak harus menghormati aparat kepolisian yang tengah bekerja menyelesaikan kasus tersebut.
Selain itu, dia menilai laporan Haris Pertama yang mengatasnamakan Ketua Umum KNPI ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (28/1) adalah bagian hak warga negara yang dilindungi undang-undang.
“Untuk itu, Satkornas Banser menghormati langkah tersebut sebagai bagian upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh warga negara Indonesia,” ujar Hasan.
Dia mengungkapkan, Permadi Arya pernah tercatat mengikuti pendidikan dan pelatihan Banser sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan organisasi.
Namun menjadi kader atau anggota Banser, kata dia, bukan sebatas dimaknai bangga mengenakan seragam saja, tetapi juga harus memegang teguh tiga karakter, yaitu amaliah (ritual ibadah), fikrah (cara berpikir) dan harakah (cara bertindak).
Anggota Banser juga harus berpedoman pada empat prinsip dasar yakni tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (adil), dan tasamuh (toleran).
Dia mengatakan hal yang paling utama adalah akhlaqul karimah, patuh, dan taat komando kepada pemimpin tertinggi Banser.
”Jadi apabila ada orang mengaku Banser tapi sikapnya tidak sesuai prinsip tersebut maka tidak layak menyebut dirinya sebagai anggota Banser,” kata Hasan Basri Sagala.
Hasan menilai Permadi sudah lama aktif di media sosial twitter dengan akun @permadiaktivis1.
Pernyataan Permadi Arya yang diduga bernuansa SARA terhadap mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai pada 2 Januari 2021 juga dinilai murni atas inisiatif pribadi dan bersifat personal.
“Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak mewakili lembaga Banser. Satkornas Banser menghormati proses-proses yang berjalan dan berharap tercapainya hukum yang seadil-adilnya pada kasus yang melibatkan Permadi Arya tersebut,” kata Hasan.
Dalam kesempatan itu, Hasan juga meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi azas kesamaan hak di hadapan hukum.
“Kami meminta pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menghentikan pernyataan yang berpotensi mencederai dan mengganggu proses hukum,” ujarnya.
Banser mendukung aparat kepolisian memproses kasus ini dan berharap bisa bertindak seadil-adilnya.
Penyelesaian kasus dugaan ujaran kebencian ini, harus dilakukan secara transparan dan independen tanpa tekanan dari pihak manapun.
Dengan cara demikian keadilan akan tercapai dan hak-hak warga negara di mata hukum juga terjaga.
“Satkornas Banser juga siap membantu Polri menyelesaikan kasus ini demi terwujudnya keadilan bagi semua warga,” ucapnya.
Hasan Sagala menambahkan, Banser menjunjung tinggi nilai-nilai Kebhinnekaan di Indonesia yang hakikatnya menjadi modal besar bagi pemersatu bangsa.
“Bersama-sama dengan TNI, Polri, aparatur negara, dan berbagai pihak lainnya Banser berkomitmen melanjutkan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap dia.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor mempersilahkan polisi memproses Abu Janda atau Permadi Arya. Ansor juga menegaskan Abu Janda bukan pengurus GP Ansor.
Penegasan ini disampaikan oleh Kabid Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor Luqman Hakim, Sabtu petang (30/1).
Merespons cuitan Abu Janda yang bernada rasisme hingga berujung pelaporan polisi, Luqman mengatakan, GP Ansor menyerahkan sepenuhnya pada aparat kepolisian untuk bekerja secara profesional.
“Biarlah para ahli dan otoritas hukum yang nanti memutuskan kebenarannya,” jelasnya.
“Apalagi sudah ada pihak yang melaporkan ke polisi mengenai masalah ini. Beri kesempatan polisi bekerja objektif dan profesional,” kata pria yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Sumber: pojoksatu.id
