KONTENISLAM.COM - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghapus program normalisasi sungai era Basuki Tjahaja Puranama atau Ahok disindir oleh PDIP. PDIP menilai hal tersebut sebagai salah satu cara Anies untuk menutupi kesuksesan Ahok dalam memimpin Jakarta.
Program normalisasi sungai itu terpantau dihapus dari draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD di halaman IX-105. Dalam draf, rencana DKI dalam penanganan banjir melalui peningkatan kapasitas aliran sungai hanya melalui program naturalisasi sungai.
Sementara dalam RPJMD 2017-2022, dijelaskan bahwa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir adalah dengan pembangunan waduk, normalisasi, dan naturalisasi sungai.
Sekadar diketahui, normalisasi sungai merupakan program pengendali banjir yang dijalankan di era kepemimpinan Jokowi dan Ahok. Normalisasi sungai ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
Terkait hal ini Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Johny Simanjuntak mengkritik habis langkah yang ditempuh Anies dengan menghapus normalisasi sungai. Setidaknya ada tiga poin yang disampaikan terkait hal ini.
“Pertama, apa urgensinya melakukan revisi RPJMD tersebut. Ini kan sebentar lagi mau 2022?,” kata dia di Apa Kabar Indonesia seperti dikutip, Sabtu (13/2/2021).
Poin kedua, Fraksi PDIP, kata dia, juga patut menduga bahwa revisi RPJMD ini merupakan sebuah akal-akalan dari Gubernur DKI untuk menutupi ketidakmampuan dia mewujudkan janji-janji kampanyenya.
“Katakanlah misalnya dia lebih mengedepankan naturalisasi sementara normalisasi dikesampingkan. Padahal menurut kita sekarang untuk kawasan-kawasan tertentu, normalisasi itu adalah sebuah kebutuhan mutlak sebagai salah satu cara mengatasi banjir,” tambahnya.
Sejauh ini, PDIP sendiri mengaku tidak menolak dengan program naturalisasi yang digagas Anies. Namun dia heran, program naturalisasi saja juga tak bisa dilakukan dengan baik olehnya.
Dan kini dia malah justru ikut meng-hapus normalisasi yang digagas di era Jokowi dan Ahok. “Karena dia tidak ada keberanian politik, tidak ada political will dari gubernur untuk menata wilayah di sekitar bantaran sungai tersebut. Kan ada warga di sana, di sinilah saya lihat.”
Poin ketiga, dia turut kekhawatiran banyak janji Anies yang tertuang di RPJMD dihilangkan. Sebagai contoh, Johny yang berada di Komisi E, melihat ada sejumlah pos hilang. Sebut saja seperti pos perempuan mandiri dihilangkan, lalu Kredit Usaha Perempuan Mandiri juga dihilangkan, hingga Kartu Pangan Jakarta juga tak ada.
“Makanya kita menolak itu karena kita khawatir bahwa kita patut menduga Gubernur dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta berusaha merevisi itu untuk menutup-nutupi kegagalannya dalam mewujudkan janjinya,” tutupnya.
PDIP sendiri menurutnya telah mengajak Pemprov untuk lebih dulu melakukan koordinasi dengan Kemendagri. Agar bisa diketahui apakah ada kesalahan atau tidak dalam tata cara melakukan revisi ini.[law-justice]
