KONTENISLAM.COM - Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menyampaikan bahwa pemerintah tidak memiliki buzzer di media sosial yang dipakai untuk menyerang pengkritik. Menurut dia, pemerintah yang ada menggunakan influencer dengan melibatkan sejumlah publik figur.
Fadjroel bilang influencer itu dipakai untuk keperluan tertentu seperti program vaksinasi COVID-19 Sinovac. Dengan publik figur diharapkan program pemerintah bisa tersampaikan secara efektif.
“Pemerintah tidak memiliki buzzer, tetapi penggunaan influencer untuk keperluan vaksinasi. itu untuk keperluan COVID-19, tapi tidak berbayar. Kita kenal nama-nama besar seperti Raffi Ahmad kemudian Atta Halilintar. Itu kita undang, untuk membantu bicara kepada audience dan followers yang mereka miliki,” kata Fadjroel dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA pada Sabtu, 13 Februari 2021.
Dia menjelaskan penggunaan influencer tapi berbayar secara resmi itu seperti diterapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuan influencer itu untuk keperluan positif kementerian yang dipimpin Sandiaga Uno tersebut.
“Lihat saja di layar pengadaan barang dan elektronik. Itu digunakan influencer untuk membentuk branding dan awareness. Mereka secara langsung dibayar sebagai influencer,” jelas mantan aktivis tersebut.
Fadjroel menegaskan kembali pemerintah tak pernah menggunakan buzzer. Apalagi, yang bisa berpotensi melanggar hukum. “Kalau buzzer yang bentuknya segala macam apalagi melanggar hukum sekali lagi saya mengatakan tidak ada pemerintah memiliki buzzer yang digunakan untuk melanggar hukum,” ujarnya.
Kemudian, ia menyampaikan Indonesia adalah negara hukum. Maka itu, bagi yang melanggar mesti ditindaklanjuti untuk dihukum oleh Polri.
Namun, ia mengatakan saat ini sedang dalam kondisi pandemi informasi. Merurutnya, persoalan pandemi informasi ini perlu semua pihak untuk menghadapinya.
“Kami juga menghadapi hal tersebut. Hari-hari ini, kami mendorong kewarasan digital. Saya saja diserang 24 jam, akun Pak Jokowi diserang 24 jam. Vaksinasi diserang 24 jam. Jadi, ini betul-betul pandemi informasi. Musuh kita bersama, musuh orang-orang yang sehat, musuh-musuh orang waras, musuh pers,” jelas Fadjroel.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan agar masyarakat luas aktif mengkritik pemerintah agar pelayanan publik lebih optimal lagi. Jokowi bilang demikian dalam sambutan di laporan akhir tahun Ombudsman RI, Senin, 7 Februari 2021.
Dia juga berharap pihak yang dikritik bisa memberikan perbaikan pelayanan.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan,” kata Jokowi.
Namun, ucapan Jokowi itu memunculkan pro dan kontra. Sebab, ada anggapan mengkritik pemerintah di media sosial justru akan diserang balik oleh buzzer yang diduga pasang badan membela pemerintah.
Sumber: viva.co.id
