KONTENISLAM.COM - Eks kader Partai Demokrat (PD), Ferdinand Hutahaean mengaku heran Demokrat menuduh Moeldoko dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam isu kudeta PD. Ferdinand menilai surat yang dilayangkan ke Jokowi juga tidak tepat.
"Bagi saya secara pribadi melihat pernyataan ini ada beberapa hal. Pertama, saya tidak mengetahui bukti apa yang dimiliki oleh Demokrat untuk menuduh Moeldoko dengan membawa-bawa nama Pak Jokowi sebagai Presiden dengan menyebut lingkar dekat Jokowi. Saya melihat tuduhan ini sangat berani, tendensius dan bisa beresiko hukum. Mudah-mudahan Demokrat telah punya bukti kuat sebelum melontarkan tuduhan ini," kata Ferdinand kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Mengenai 5 nama yang akan disebut akan menggulingkan Partai Demokrat menurut Ferdinand Hutahaean sebuah keanehan. Dia menyebut 5 orang tidak akan mampu menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari pucuk pimpinan Partai Demokrat.
"Kedua, agak janggal dan aneh bagi saya kalau yang disebut ada 5 orang yang main, ada kader dan mantan kader. Saya tidak melihat 5 orang ini punya kapasitas dan kapabilitas untuk menggerakkan sebuah peristiwa yang bisa mengkudeta AHY dari kursi ketua umum yang terpilih secara aklamasi pada kongres Maret tahun lalu," kata dia.
"Kudeta itu harus melalui sebuah Kongres Luar Biasa, dan KLB itu harus didukung 2/3 pengurus secara nasional. Nah 5 orang yang disebut itu saya yakini dan saya tau tak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menggerakkan KLB meski benar didukung oleh Pak Moeldoko. Maka bagi saya, gerakan kelompok ini tak layak dan tak patut ditanggapi oleh Partai, oleh AHY seperti itu, dia malah membesarkan gerakan kecil yang tak patut mendapat tanggapan," sambungnya.
Ferdinand tidak mengaku tidak mengetahui persis 5 orang kader dan mantan kader itu. Namun dia menyebut salah satunya.
"Saya juga tidak tahu siapa saja karena tidak disebut semua. Tapi yang katanya salah satunya Subur Sembiring. Nama ini memang sudah sejak lama berupaya melakukan sesuatu untuk menolak kongres Maret tahun lalu," tuturnya.
Ketika masih menjadi kader Partai Demokrat, Ferdinand mengetahui kelompok kecil yang selalu berbicara atas nama Demokrat. Dia menilai kelompok kecil itu tidak memiliki kapasitas di partai ataupun di publik.
"Ketiga, dulu ketika saya masih aktif di sana, saya tahu persis kelompok ini, apalagi Subur Sembiring yang selalu bicara mengatasnamakan diri sebagai deklarator, dulu kelompok ini selalu saya tertawakan dan ledek sebagai gerakan kecil yang tak punya kapasitas apa-apa di partai maupun di publik. Faktanya mereka memang hanya kelompok yang tak layak ditanggapi serius. Maka cara AHY menanggapi gerakan ini dengan menggelar konperensi pers dan mengirimkan surat ke Jokowi adalah berlebihan, tidak pas dan justru membesarkan gerakan kecil," katanya.
Selain itu, menurut Ferdinand Hutahaean surat yang diberikan kepada Presiden Jokowi tidak tepat. Dia menyebut surat itu harusnya langsung dikirim ke Moeldoko juga benar menjadi pihak yang dituduh.
"Keempat, surat ke Presiden Jokowi menurut saya tidak tepat. Jokowi tidak ada urusan dengan peristiwa ini. Menyebut-menyebut nama Pak Jokowi hanya mengundang reaksi yang akan merugikan Demokrat. Mestinya kalau memang Moeldoko yang dituduh, sebaiknya surati Moeldoko langsung, somasi Moeldoko, bukan malah menyurati Presiden dan membawa-bawa Presiden ke urusan internal partai. Ini bukan urusan partai dengan pemerintah, bukan dengan pula dengan Jokowi sebagai pribadi atau sebagai Presiden, jadi menyurati presiden dan meminta klarifikasi ke Presiden menurut saya tidak tepat. Nggak ada urusan," ungkapnya.
Ferdinand juga menyarankan Moeldoko menempuh jalur hukum jika tuduhan itu tidak benar. Namun juga harus bertanggung jawab jika benar terlibat.
"Kelima, untuk Pak Moeldoko saran saya kalau memang tuduhan ini tak benar, sebaiknya mengambil langkah hukum untuk menjernihkan namanya dan juga membersihkan nama Pak Jokowi dari isu ini. Tapi jika ternyata memang benar, sebaiknya Moeldoko menyatakan bertanggung jawab dan tetap membersihkan nama Presiden karena tidak terlibat, tidak tau menahu dan tidak ada urusan dengan isu ini," kata dia
Ketum Partai Demokrat AHY sebelumnya mengungkap upaya kudeta terhadapnya, yang mana dia mendapatkan informasi melibatkan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).
Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya.
Dugaan nama Moeldoko di balik kudeta ini sudah dibantah. Ketua KSP Moeldoko sendiri yang memastikan dirinya tidak terkait dengan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY.
"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko dalam jumpa pers virtual, Senin (1/2).
Moeldoko sebelumnya menceritakan soal tamu-tamu yang menemuinya, mengobrol, dan curhat. Dia tidak menyebut secara spesifik siapa 'tamu' yang menemuinya itu namun mengatakannya sebagai 'anak buah' pemimpin yang dia singgung.
"Kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana mana saja, ya borgol saja," ujarnya.[detik]
