KONTENISLAM.COM - Pengacara Habib Rizieq Shihab yang juga masuk dalam tim advokasi Markaz Syariah, mendatangi kantor Kemenko Polhukam. Mereka meminta 3 hal, salah satunya agar lahan Markaz Syariah tak diambil.
"Besar harapan kami, Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI berkenan untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap Klien Kami (Pemohon)," demikian isi surat tim advokasi Markaz Syariah, seperti dilihat Kamis (11/2/2021).
"Menetapkan status quo atas lahan tersebut, yaitu: PTPN VIII tidak melakukan langkah hukum dan kegiatan fisik apapun, klien Kami tidak melakukan perluasan lahan dan pembangunan fisik. Ketiga, kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berlangsung seperti selama ini, sebagai perwujudan dari amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945," lanjut isi surat tersebut.
Hal itu disampaikan menyusul surat undangan audiensi dari Deputi Bidkor Hukum dan HAM per tanggal 4 Februari. Tim advokasi menyampaikan terima kasih karena berkesempatan menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum soal lahan Markaz Syariah.
Melalui surat itu juga, tim advokasi Markaz Syariah menyampaikan sejumlah data. Disebutkan lahan yang saat ini ditempati dan dibangun di atas Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, diperoleh dengan melakuan
pembelian resmi dari para penggarap.
"Bahwa PTPN VIII sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini telah menelantarkan lahan, sehingga kalaupun lahan tersebut merupakan aset PTPN VIII yang didasarkan SHGU sebagaimana klaim PTPN VIII, maka SHGU tersebut HAPUS DEMI HUKUM sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf e UUPA," tulis surat tersebut.
Tim advokasi juga menyebut ada 9 (sembilan) SHGU PTPN VIII yang telah dibatalkan oleh Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Atas dasar itulah, tim advokasi Markaz Syariah meminta lahan tak diambil.[detik]
