KONTENISLAM.COM - Politisi PKS Mardani Ali Sera memberikan sindiran ke Jokowi terkait minta dikritik dengan keras tanpa dipanggil polisi. Komentar ini sekaligus menanggapi pernyataan Jusuf Kalla.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melalui akun Twitter@MardaniAliSera, Sabtu (13/2/2021) mengungkapkan bahwa dalam demokrasi perlu keseimbangan cek dan balance.
Begitu juga demokrasi di Indonesia, harus ada cek dan balance kekuasaan.
“Pak @Pak_JK di mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS “Perlunya Check & Balance dalam Pelaksanaan Demokrasi”. Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah,” ungkap Mardani.
“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ada yang bisa menjawab pertanyaan beliau?,” tanya Mardani kepada netizen di Twitter.
Sementara itu, mantan petinggi Kementerian BUMN yang kini jadi aktivis KAMI, M Said Didu, melalui akun Twitter@msaid_didu, membenarkan perkataan dari mantan Wapres Jusuf Kalla ini.
“Pak JK @Pak_JK betul. Bagaimana caranya?,” tanya Said Didu.
Di sisi lain, mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan pandangan berbeda. Ferdinand melalui akun Twitter@ferdinandhaean3, Sabtu (13/2) mengatakan, Jusuf Kalla perlu dipertanyakan, kenapa baru sekarang memberikan pernyataan begitu.
“Pres @jokowi telah memerintah 6 tahun lebih, dan Pak JK wakilnya selama 5 tahun. Keberadaan relawan Jokowi-JK netizen pegiat medsos itu sudah ada sejak 2014,” tegasnya.
“Mengapa baru sekarang ada stigma kalau relawan itu buzzer? Mengapa baru sekarang bicara cara mengkritik? Memangnya 5 tahun lalu bagaimana?,” tanya Ferdinand.
Berita sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sindiran atas permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat memberikan kritik keras kepada pemerintah.
Hal ini disampaikan Jusuf Kalla saat diskusi virtual bertema: “Mimbar Demokrasi Kebangsaan” dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021).
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengingatkan PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.
“Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata Jusuf Kalla.
Menurut JK, harus diupayakan agar kritik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.
Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
“Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya,” katanya.
Karena keberadaan oposisi penting untuk menjaga kelangsungan demokrasi.
Sumber: pojoksatu.id
