KONTENISLAM.COM - Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif mengkritik kebijakan pemerintah.
Jamiluddin menilai apa yang disampaikan orang nomor satu di Indonesia itu bagian dari basa basi politik saja.
Pasalnya, tidak sesuai dengan realita di lapangan, banyak para aktivis ditangkap polisi karena dianggap melanggar UU ITE.
Padahal, para aktivis tersebut menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan kehendak rakyat.
“Masalahnya, apakah Presiden Jokowi mau menertibkan para buzzer bayaran ? Kalau tidak, tentu ajakan Presiden Jokowi agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah hanya basa basi politik saja,” ujarnya dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Menurut Dosen Universitas Esa Unggul itu para buzzer yang dikerahkan pemerintah kerap kali menyerang para pengkritik di media sosial.
“Para buzzer bayaran tak sungkan menguliti siapa saja yang mengkritik pemerintah,” ungkap Jamiluddin.
Seperti Mantan Menteri Kordinator Bidang Ekonomi dan Industri di Era Kepresidenan Abdurahman Wahid, Kwik Kian Gie mereka takut untuk mengkritik pemerintah karena diserang para buzzer.
“Hal itu sudah dialami Kwik, Susi, dan para pengkritik pemerintah baik di media massa maupun di media sosial. Sampai-sampai Kwik merasa takut untuk mengkritik pemerintah lagi,” tandas Jamiluddin.
Sementara itu, Pengamat Politik Zaenal Muttaqin menantang Presiden Jokowi membebaskan para aktivis yang ditangkap oleh Polisi.
Menurut Zaenal para aktivis tersebut ditangkap karena dianggap melanggar UU ITE karena mengkritik kebijakan pemerintah.
Seperti aktivis Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan yang sekarang dalam tahap proses hukum lantaran mengkritik kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan sebelum Presiden meminta masyarakat aktiv mengkritik pemerintah, terlibih dahulu membesabaskan jeratan hukum kepada para aktivis yang sedang dalam masa tahanan polisi.
“Sebelum mengatakan itu, setidaknya Presiden membebaskan Jumhur dan Syahganda Nainggolan dan Kawan-kawan,” tegasnya dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Menurut Kordinator Progres 98 itu para aktivis ditangkap dan diproses hukum karena mengkritik pemerintah.
Padahal, lanjut Zaenal dalam sistem demokrasi dan Ideologi Pancasila pengkritik seharusnya diberi ruang kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah.
Zaenal juga mengaku heran dengan sikap orang nomor satu di Indonesia itu yang tiba-tiba meminta masyarakat aktiv mengkritik kebijakan pemerintah.
Akan tetapi, tambah Zaenal pernyataan pemerintah kadang bertolak belakang dengan kenyataan yang di lapangan
“Saya agak heran dengan ini, apa ini masukan dari timnya, krn seringkali statemen bertolak belakang dengan kenyataan,” tandasnya.
Untuk diketahui, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat merupakan anggota Koalisi Aksi Menyalamatkan Indonesia (KAMI).
Kedua pentiggi KAMI itu ditangkap oleh Bareskrim Polri terkait tudingan menunggangi demo UU Ciptaker di sekitaran Istana Kepresidenan dan Patung Kuda beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI, Senin (8/2).[pojoksatu]
