KONTENISLAM.COM - Eks Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui memerlukan kritik dari masyarakat terkait pelayanan publik dan kinerja pemerintah.
Tengku Zul menilai, masyarakat takut untuk mengkritik di media sosial. Sebab, orang yang kritik kerap dicari-cari kesalahannya. Dia mencontohkan kasus ustad Haikal Hasan yang bermimpi bertemu Rasulullah, namun mimpi itu dipolisikan.
Begitu juga dengan peramal Mbak You yang meramalkan akhir masa jabatan Jokowi di tahun 2021
“Bagaimana orang mau mengkritik? Apalagi kritik keras? Mimpi diadukan.Tukang ramal diadukan,” kata Tengku Zul di akun twitternya, Kamis (11/2).
Bahkan kata Tengku Zul, orang sekelas Dien Syamsuddin saja diadukan soal radikalisme.
“Sekelas Prof Dien Syamsuddin, tokoh idealis tingkat dunia juga diadukan dan mau diperiksa radikal atau bukan. Jadi teringat judul film jadul: Kejarlah Daku Kau Ku Tangkap.” KRIPIK, kalee,” sindir Tengku Zul.
Sementara itu, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, jika Jokowi serius ingin mendapatkan kritik dari masyarakat, maka sudah selayaknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sejumlah pasal karetnya direvisi.
“Jika serius atas harapan dikritik keras supaya terarah, ayo lakukan revisi UU ITE khususnya pasal 27, 28 dan Pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet,” ujar Mardani Ali Sera dikutip keterangan tertulisnya, Rabu (10/2).
Mardani bilang seharusnya Presiden membaca hasil survei soal tingkat ketakutan masyarakat untuk berpendapat sepanjang tahun 2020.
Sebagaimana dipaparkan dari hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa warga makin takut menyatakan pendapat ke publik sebanyak 79,6 persen.
“Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Indeks demokrasi Indonesia tahun ini pun turun,” ucap Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat agar lebih aktif memberikan kritikan dan masukan terhadap pelayanan dan kerja pemerintah.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi,” ujar Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2) lalu.
Jokowi juga menekankan agar para penyelenggara layanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan.
Jokowi mengatakan masih banyak kinerja pemerintah yang harus diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.
Senada dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah membutuhkan kritikan dan masukan yang terbuka dan keras demi terwujudnya pembangunan yang terarah. Untuk itu, Pramono menilai kebebasan pers adalah satu kewajiban.
“Bagi Pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Bagi Pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan Pemerintah. Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah Pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono dalam sambutan menyambut Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021. (dal/fin).
Sumber: fajar.co.id
