KONTENISLAM.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti permintaan Presiden Joko Widodo kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menurutnya, keberadaan UU ITE selama ini lebih sering menyasar orang yang berseberangan dengan pemerintah.
Rocky menilai usulan revisi UU ITE kurang tepat apabila sudah tidak ada oposisi.
“Secara akademis, UU ITE itu cuma alat, jadi peralatan dari Istana untuk mengendalikan oposisi. Jadi poinnya bukan pada UU ITE tapi pada ada tidaknya oposisi. Jadi percuma direvisi, tapi oposisi tidak diakui pemerintah,” ujar Rocky dalam channel youtubenya, Selasa (16/2/2021).
Rocky menganggap Jokowi gagal paham tentang demokrasi terkait niatnya meniadakan atau menyerap pihak oposisi. Dia mengatakan paham seperti itu tak selaras dengan semangat revisi UU ITE.
“Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan, negeri ini tidak memerlukan oposisi, karena kita pancasilais. Jadi cara berpikir Presiden sudah final, dia tidak menghendaki oposisi,” jelas Rocky.
“Misalnya, silahkan revisi UU ITE, iya revisi tapi semua oposisi sudah diserap ke Istana. Untuk apa? Oposisi sudah tidak ada, lalu siapa yang mau bicara? Kalau ngga paham demokrasi, percuma, ngga ada gunanya,” lanjutnya.
Sumber: jitunew.com
