Walikota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri Seragam Sekolah, PKB: Sebaiknya Dibina - Konten Islam -->

Walikota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri Seragam Sekolah, PKB: Sebaiknya Dibina

Walikota Pariaman Tolak SKB 3 Menteri Seragam Sekolah, PKB: Sebaiknya Dibina 

KONTENISLAM.COM - Wali Kota (Walkot) Pariaman Genius Umar menolak penerapan SKB 3 menteri terkait seragam sekolah di wilayahnya. PKB menilai penolakan Genius Umar tak tepat karena putusan pemerintah pusat harus dijalankan.

"Iya nggak bener itu, nggak bener, itu kan keputusan pemerintah ya siapa pun harus menjalankan," kata Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengatakan seharusnya Gubernur Sumatera Barat dan Kemendagri memberikan pembinaan terhadap Genius Umar. Bahkan, menurut Luqman, bila perlu, Walkot Pariaman Genius Umar diberi sanksi.

"Artinya kalau misal ada Wali Kota yang dengan berbagai pertimbangannya sendiri menolak pelaksanaan apapun termasuk SKB yang atur soal seragam sekolah itu, ya itu kewajiban gubernur setempat dan Kemendagri untuk melakukan pembinaan," ucapnya.

"Harusnya ada (sanksi), kan salah satu kewajiban pemerintah daerah, bupati, wali kota ya melaksanakan keputusan pemerintah pusat, kalau keputusan pemerintah pusat dia tolak, dia membangkang ya pasti ada sanksinya, tapi sebaiknya dibina dulu lah, sebelum dijatuhkan sanksi," sambung Luqman.

Rekan sefraksi Luqman sekaligus Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, memberi pandangan serupa. Menurutnya, Walkot Pariaman Genius Umar harus mematuhi aturan pemerintah pusat

"Otonomi daerah tidak boleh menghalangi kewajiban daerah patuh pada pemerintah pusat," tutur Syaiful dihubungi terpisah.

Selain itu, Syaiful menyebut Genius Umar tidak memahami isi SKB 3 menteri itu. Dia menyinggung sejumlah salah tafsir seperti SKB 3 menteri tidak berlaku bagi sekolah swasta hingga klaim mayoritas warga Pariaman homogen agama tertentu.

"Dia sepertinya tidak paham jika SKB 3 menteri itu hanya berlaku bagi sekolah di bawah kendali pemda atau sekolah negeri. Dia menyebut bagaimana penerapan SKB 3 menteri di SDIT, padahal umumnya SDIT dikelola swasta. Kedua, tidak bisa dibenarkan jika dia mengklaim tidak ada keberatan pemakaian seragam dari siswa di Pariaman terutama non-muslim untuk pakai jilbab dengan alasan bahwa mayoritas Pariaman homogen beragama Islam karena bisa jadi keberatan non-muslim pake seragam berjilbab itu tidak tersuarakan," papar Syaiful.

Wali Kota Pariaman Genius Umar sebelumnya mengatakan tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam di kotanya. Dia menyatakan aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.

"Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai seragam yang identik dengan agama tertentu). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa," kata Genius Umar kepada wartawan, Selasa (16/2).

Genius lantas mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti SDIT. Dia mengatakan pihaknya tak akan menerapkan aturan dalam SKB 3 menteri itu di Pariaman.

"Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? (Kita) tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman," katanya. [detik]


Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam | Ikuti Kami di Facebook: Berita Indonesia | Flow Twitter Kami: @kontenislam_com

Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close