Ironi Seruan Jokowi untuk Benci Produk Asing dan Rencana Impor Beras...


KONTENISLAM.COM - Belum genap dua pekan seruang Presiden Joko Widodo untuk membenci produk asing digaungkan, namun pemerintah sudah akan mengimpor 1 juta ton beras pada 2021.

 

Seruan Jokowi untuk membenci produk asing disampaikan saat ia membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Mulanya Jokowi meminta sikap mencintai produk dalam negeri untuk lebih digaungkan.


Kemudian Presiden meminta agar kebencian pada produk-produk luar negeri juga digaungkan. 


Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup sehingga kampanye benci barang luar negeri harus digaungkan.


"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi.


Presiden menyebut, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.


"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," ujarnya.


Selain kampanye, Jokowi menyebut ada sejumlah langkah lainnya yang bisa ditempuh untuk mengembangkan pasar produk nasional, seperti memberikan ruang kepada produk-produk hasil usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).


Jokowi tidak ingin ruang depan atau lokasi-lokasi strategis di pusat perbelanjaan justru diisi oleh merk-merk luar negeri.


Menurut dia, sudah saatnya menggeser produk yang berasal dari luar ke tempat yang tidak strategis dan mengisi lokasi strategis untuk merk-merk lokal.


"Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri," ujarnya.


Menurut Jokowi, dengan jumlah penduduk yang begitu besar seharusnya Indonesia memiliki konsumen yang loyal terhadap produk-produk dalam negeri.


"Karena penduduk Indonesia, penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa, seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk kita sendiri, 270 juta adalah jumlah yang besar, pasar yang besar," kata dia.


Rencana impor beras


Namun, seruan Jokowi untuk membenci produk asing dan memprioritaskan konsumsi produk lokal tak berbanding lurus di ranah pertanian.


Sebab, pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras dalam waktu dekat. Di sisi lain, Bulog masih memprioritaskan stok beras dari dalam negeri.


Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.


"(Impor) ini bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3/2021).


Lutfi mengakui, berdasarkan data BPS, produksi beras nasional alami kenaikan tipis 0,07 persen menjadi mencapai 31,63 juta di 2020.


Kenaikan produksi pun diperkirakan berlanjut di 2021. Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan produksi pada periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.


Kendati demikian, kata Lutfi, angka produksi tahun ini masih bersifat ramalan. Artinya masih ada kemungkinan mengalami kenaikan atau bahkan penurunan, terlebih mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah Indonesia akhir-akhir ini.


Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan iron stock atau cadangan untuk memastikan pasokan terus terjaga. Penambahan cadangan beras ini yang rencananya akan dipenuhi melalui impor.


Menurut dia, sebagai cadangan, beras impor tersebut tak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, melainkan ketika ada kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.


"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," jelas Lutfi.


Respons Bulog


Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, rencana pemerintah untuk impor beras 1 juta ton pada tahun ini belum tentu dilaksanakan. Bulog masih akan memprioritaskan penyerapan beras dalam negeri.


"Walaupun kami ada penugasan impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan. Kami akan prioritas dalam negeri yang memang sedang masa panen raya," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).


Menurut Buwas, dalam rapat kordinasi terbatas (rakortas) antarkementerian dan lembaga terkait pangan sebenarnya tidak ada pembahasan yang menyinggung importasi beras. Meski demikian, Bulog mendapatkan penugasan tersebut.


"Kami laporkan memang dalam rakortas lalu itu tidak menyinggung masalah impor, tapi kemudian kami dapat penugasan impor 1 juta ton ini," ungkap dia.


Buwas menjelaskan, per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton. Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.708 ton.


Sementara, musim panen raya berlangsung sepanjang Maret-April 2021, sehingga penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP diperkirakan bisa mencapai 390.800 ton.


Artinya, setelah panen raya, maka pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton. Angka itu dinilai sudah memenuhi ketentuan CBP per tahun sehingga dirasa tak perlu dilakukan importasi beras.


Buwas mengatakan, tren penyerapan beras terus meningkat. Pada minggu kedua Maret rata-rata penyerapan mencapai 3.500 ton per hari, naik dua kali lipat dibandingkan penyerapan di awal Maret yang 1.500 ton per hari.


"Jadi ada kemungkinan karena Maret-April panen raya maka produksi dan penyerapan akan terus meningkat," kata Buwas


Buwas mengungkapkan, Bulog seringkali dihadapkan permasalahan sulitnya stok beras dikeluarkan. Sebab, kebijakan CBP hanya fokus pada sisi hulu yakni penyerapan tetapi lemah di sisi hilir yakni penyaluran beras.


Hal itu seiring dengan dihapuskannya penugasan program bansos rastra kepada Bulog oleh pemerintah sejak 2018.


Padahal, program ini mampu menyalurkan beras Bulog sebanyak 2,6 juta ton per tahun. Menurutnya, kapasitas gudang Bulog sendiri hanya mencapai 3,6 juta ton.


Oleh sebab itu, Buwas berharap pemerintah bisa mengevaluasi penugasan yang diberikan kepada Bulog.


"CBP merupakan kepentingan pemerintah, sementara pengolahan CBP hanya aktif pada sisi hulu, namun cenderung menurun pada sisi hilir. Ini yang menjadi permasalahan Bulog," kata Buwas.


"Serta seiring adanya penurunan aktivitas program pengolahan CBP di sisi hilir, maka saat ini pengadaan beras CBP seluruhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri," lanjutnya.


Dia menegaskan, penugasan Bulog menyerap 1-1,5 juta ton beras untuk kebutuhan CBP per tahunnya tidak akan efektif jika tak disertai dengan kebijakan penyaluran beras yang tepat.


"Tanpa ada kebijakan penyaluran yang efektif, maka kebijakan CBP sejumlah tersebut perlu dipertimbangkan kembali, sehingga tidak membebani kinerja Bulog secara finanasial dan operasional," pungkas Buwas. (*kompas)

Ikuti kami di channel Whatsapp : https://whatsapp.com/channel/0029VaMoaxz2ZjCvmxyaXn3a | 

Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam


Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam

Ikuti Kami Di Goole News : Google News Konten Islam

close