KONTENISLAM.COM - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pratama merespons wacana mendorong putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka untuk jadi calon ketua umum.
Sebelumnya, Ketua DPD KNPI DKI Jakarta Bambang Irawan menilai Gibran yang kini menjadi Wali Kota Solo itu layak memimpin DPP KNPI. Bambang pun mengaku akan mengusulkan pelaksanaan kongres KNPI digelar di Solo.
Mendengar wacana soal Gibran tersebut, Haris tidak mempermasalahkan. Menurutnya, Gibran memang memiliki potensi yang bagus karena bisa memenangkan pilkada.
"Saya yakin pertarungan untuk melawan Mas Gibran akan sangat sulit yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain," ujar Haris saat dihubungi CNNIndonesia.com , Kamis (11/3).
Haris membeberkan kongres untuk memilih ketum DPP KNPI sejatinya digelar pada Desember 2021, karena masa jabatan dia memang berakhir pada bulan tersebut. Sebelum itu, dia mengatakan pihaknya akan menggelar Rapimpurnas bersama OKP dan DPD KNPI untuk menentukan tanggal dan lokasi kongres.
Adapun usulan kongres diselenggarakan di Kota Solo, dia mengatakan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.
"Tidak bisa sepihak, ada mekanisme organisasi," ujarnya.
Haris berharap tokoh di eksternal bisa melihat KNPI bukan organisasi yang bisa dikendalikan semaunya. Dia tidak ingin ulah oknum membuat KNPI kembali meredup dan tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan negara.
Lebih dari itu, dia kembali menegaskan dirinya adalah Ketum DPP KNPI yang sah karena dipilih dalam kongres. Dia pun memastikan akan menggelar kongres sesuai dengan jadwal.
"Jadi kongres tidak segampang yang mereka pikirkan. Ada prosesnya," ujarnya.
Haris sendiri sebelumnya menjadi perbincangan karena Rapat Pleno pada Sabtu (8/3) lalu di Ritz Carlton, Jakarta telah memecat dirinya sebagai ketua umum KNPI. Namun, Haris menegaskan pelaksanaan rapat pleno itu ilegal dan tak sesuai prosedur. Oleh karena itu, sambungnya, pemecatan dirinya pun tak sah.
Dia menilai rapat pleno tersebut merupakan kudeta untuk menjatuhkan dirinya dan memecah belah KNPI.
"Saya sebagai mandataris kongres tidak pernah mengetahui ada pleno (di Hotel Ritz Carlton) dan tidak pernah saya mengusulkan atau mengizinkan itu," ujar Haris.
Lebih lanjut, dia menerangkan DPP KNPI telah memberhentikan secara tidak hormat lima oknum pengurus KNPI dalam rapat pleno di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/3). Tidak seperti rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, dia mengatakan rapat di Hotel Sahid sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Hasil rapat kemarin itu kita sepakat bahwa lima oknum yang mengatakan rapat abal-abal [rapat pleno di Ritz Carlton] itu diberhentikan tidak hormat, karena bagaimanapun mereka telah melanggar AD/ART," kata dia.
Haris melihat upaya kudeta terjadi karena KNPI di bawah kepemimpinannya dilirik banyak pihak. Berkat kepemimpinannya, dia mengklaim KNPI semakin dikenal masyarakat.
Dia juga menduga upaya kudeta terjadi akibat sejumlah kegiatan KNPI yang menyinggung kelompok tertentu, misalnya para mafia tanah hingga pendukung Abu Janda alias Permadi Arya.
Lebih lanjut, Haris enggan menyebut adanya kubu di KNPI. Namun, dia melihat ada pihak yang mencari muka ke pemerintah dan memfitnah dirinya tidak akan menggelar kongres, serta tidak mendukung pemerintah.
"Silakan cek rekam jejak saya. Saya dan teman-teman selalu mendukung pemerintah dan akan melaksanakan kongres sesuai jadwal," ujarnya. [sumber: cnnindonesia]
