KONTENISLAM.COM - Partai Demokrat (PD) menyebut Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seharusnya menghentikan proses verifikasi berkas kubu acara yang diklaim kongres luar biasa atau KLB, jika tidak juga dilengkapi hingga melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan. Kubu KLB mempertanyakan sikap PD.
"Jika kubu SBY dan AHY tak yakin kalah, lalu kenapa SBY dan AHY harus grasa-grusu dan panik tujuh keliling? Lalu kenapa harus menghalalkan segala cara untuk mempengaruhi semua pihak? Lalu kenapa harus merekrut orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah dan berusaha terus menekan-nekan pemerintahan Jokowi?" kata Juru Bicara Kubu Moledoko, Muhammad Rahmad, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/3/2021).
Menurut Rahmad, publik sudah memprediksi pengaruh politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berakhir. Itu karena sistem autokrasi yang ditanamkan SBY di Partai Demokrat.
"Dari cara cara yang dilakukan SBY dan AHY, publik sebetulnya sudah mengetahui bahwa pengaruh politik SBY dan AHY akan segera berakhir. Tak ada satu pun sahabat SBY yang mau membela autokrasi dan keluargaisme SBY di Partai Demokrat, kecuali hanya orang-orang yang tidak paham sejarah atau orang-orang yang anti demokrasi. Pertama dalam sejarah politik dunia, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif partai dipegang oleh satu orang, yakni SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi," ujarnya.
Lebih jauh, Rahmad juga menyindir cara SBY dalam mengolah kata-kata. Dia menilai kata-kata SBY guna menarik simpati itu tak dibarengi dengan implementasi.
"Publik juga sudah mengetahui bahwa SBY mahir mengolah kata-kata simpati, tapi miskin implementasi. SBY adalah suri tauladan pelanggar etika politik. Pengkhianatan SBY kepada Presiden Megawati telah dicatat sejarah," tutur Rahmad.
Kubu Moeldoko, kata Rahmad, mengapresiasi Kemenkumham dalam memproses berkas yang mereka daftarkan. Kubu KLB menilai Kemenkumham telah bersikap profesional.
"Kemenkumham meminta dokumen hasil KLB Deli Serdang Partai Demokrat untuk dilengkapi atau disempurnakan adalah bukti bahwa pemerintah bekerja sungguh-sungguh dan serius sesuai perintah Undang-Undang. Hal itu sangat kami apresiasi dan hargai," sebut Rahmad.
Kubu KLB juga mengapresiasi para pakar hukum dan pihak yang mendukung mereka. Rahmad yakin Kemenkumham akan mendengarkan pendapat para pakar hukum yang mendukung kubu Moeldoko.
"Kami juga sangat mengapresiasi para pakar hukum yang mulai memberikan pendapat hukumnya secara terbuka yang mendukung KLB Deli Serdang. Kami yakin pemerintah akan bekerja profesional dan akan memperhatikan pendapat-pendapat para pakar hukum," ujarnya.
"Ini tentu dapat dijadikan penguat bagi pemerintah dalam mensahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang," lanjut Rahmad.(detik)
