KONTENISLAM.COM - Mantan Ketua DPR Marzuki Alie didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina versi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Bersama Moeldoko, Marzuki meyakini bahwa kelak Partai Demokrat bakal mendulang kemenangan pada Pileg maupun Pilpres 2024. Bukan hanya menjadikan Marzuki Alie Ketua Dewan Pembina, forum KLB di Deli Serdang juga menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum partai.
"Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan Pilpres," ujar Marzuki dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.
Menurut Marzuki, hasil KLB di Deli Serdang itu mutlak dan harus diikuti karena merupakan keputusan tertinggi di Parta Demokrat.
"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi," tambah Ketua DPR Periode 2009-2014 tersebut.
Marzukie melanjutkan, hasil dari KLB nantinya secara penuh akan membubarkan Majelis Tinggi (MT) yang selama ini dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan tersebut dipilih karena Majelis Tinggi dianggap tidak memiliki pengaruh lagi terhadap pertumbuhan partai.
"Maka dari itu ketua MT kita cabut," tutur Marzuki.
Dia pun mengaku tidak ambil pusing dengan penolakan KLB oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Setelah kongres, menurut Marzuki, segala sesuatu yang bakal berlangsung diserahkan ke ketua umum terpilih versi KLB Demokrat Deli Serdang.
"Sekarang terserah ketua umum saja," sambung dia lagi.
Diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara diprakarsai oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat. Mereka ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai.
Hasilnya, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum dan Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina. KLB juga memutuskan AHY demisioner dari ketua umum.
Tak ketinggalan, KLB pun mencabut surat pemecatan kader yang sebelumnya diterbitkan DPP.
DPP Demokrat sendiri menganggap KLB di Deli Serdang itu ilegal lantaran tak sesuai dengan AD/ART. Seharusnya, KLB digelar DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono. [cnnindonesia]
