KONTENISLAM.COM - Rencana impor beras sebanyak 1 – 1,5 juta ton menuai kritik keras dari kalangan akademisi dan aktifis. Setelah Presiden Jokowi menyerukan cinta produk dalam negeri namun berselang beberapa hari kabar impor beras akan dilakukan dengan dalih cadangan pangan nasional.
“Janji Presiden untuk stop impor ini sejak periode pertama 2014 – 2019. Faktanya sejak 2014 – 2020 Presiden sudah melakukan impor beras hampir 9 Juta ton atau rata – rata 1 juta ton/tahun. Nyaris tidak ada perubahan kebijakan soal impor beras, trus apa prestasinya? Tanya .
Kebijakan impor pangan disaat persiapan panen raya selain menyakiti perasaan 33.4 juta rumah tani petani juga akan merusak spirit anak – anak petani untuk enggan bertani. Saat ini ada 2.7 juta petani muda usia 20-30 tahun yang harusnya bisa menjadi regenerasi petani tua yang usianya sudah diatas 50 tahun. Jika ini terus dilakukan oleh pemerintah maka Indonesia hanya akan menjadikan petani asing semakin sejahtera. Kebutuhan pangan nasional 80 persen diproduksi oleh petani kecil, FAO menyebutkan 90 persen stok pangan global juga diproduksi oleh petani, namun kondisi petani tetap miskin.
Usia petani menurut LIPI saat diatas 47 tahun, pemuda yang mau bertani hanya tiga persen, Catatan Kementan 2010-2013 ada penurunan 5.1 rumah tangga petani yang setara dengan 21 juta jiwa. Artinya petani semakin tidak menarik buat pemuda dan rakyat umumnya.
“Dunia pertanian saat ini semakin tidak menarik bagi petani milineal, padahal disaat pandemi petani yang menolong kondisi ekonomi nasional. Apa ini balasan pemerintah kepada petani? Prestasi dibalas dengan impor beras. Kebijakan impor juga akan membuat jatuh harga gabah ditingkat petani, petani sudah jatuh tertimpa tangga lagi” Jelas Riyono.
Jika impor beras tidak dibatalkan maka sama saja pemerintah mensejahterakan petani asing dan membuat petani lokal semakin susah. Pemerintah harusnya mendengar masukan akademisi dan kalangan aktifis agar jangan membuat kebijakan yang merugikan petani.
“Undang – Undang 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengamanatkan agar petani bisa menjadi aktor utama pembangunan Indonesia, saat ini petani hanya menjadi penonton kebijakan pemerintah yang tidak pro petani lokal. Impor adalah wujud pro petani asing.” Tambah Riyono.
Sumber: pks.id
