KONTENISLAM.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan masih banyak tokoh di Indonesia yang memiliki kapabilitas serta mampu menjadi presiden selanjutnya.
Syaikhu bicara demikian menyikapi isu amendemen UUD 1945 agar presiden bisa menjabat hingga tiga periode.
"PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan," kata Syaikhu saat berpidato dalam penutupan Rakernas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/3).
Ia juga menegaskan bahwa pembatasan 2 periode dalam UUD 1945 bertujuan untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat, kata dia, harus diberikan berbagai alternatif calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan.
Syaikhu menegaskan pembatasan masa jabatan presiden juga untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mengenai isu masa jabatan presiden diperpanjang hingga tiga periode, Syaikhu menyinggung soal kualitas demokrasi di tanah air.
Syaikhu menilai demokrasi di Indonesia saat ini tengah mengalami kemunduran. Setelah lebih dari dua dekade pasca reformasi, lanjut dia, Indonesia juga dinilai gagal melakukan konsolidasi demokrasi.
Bahkan, Ia mengatakan belakangan ini publik ditunjukkan beberapa fenomena politik yang membuat demokrasi di Indonesia perlahan-lahan menuju jurang kehancuran.
"Adanya wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang," kata Syaikhu.
"Kebebasan sipil semakin menurun, indeks demokrasi terus merosot dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin menjadi-jadi," sambungnya.
Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode berembus usai disinggung mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Dia mengklaim ada skenario menambah masa jabatan presiden.
Tanpa menyebutkan sumber, Amien menuduh pemerintah saat ini tengah bermanuver mengamankan semua lembaga negara. Langkah itu, kata Amien, ditempuh untuk menyukseskan rencana penambahan masa jabatan presiden.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan, tidak berminat menjadi presiden selama tiga periode. Ia hanya ingin bila masa jabatannya akan berjalan selama dua periode sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. [cnnindonesia]
