KONTENISLAM.COM - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai kekuatan oposisi hanya delapan persen jika Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dengan demikian, menurutnya, Demokrat versi KLB akan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo.
"Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan jika AHY menggugat, bisa dipastikan Demokrat juga akan bergabung dengan pemerintah. Maka tinggal ada PKS sebagai oposisi. Kekuatannya sekitar 8 persen saja," ucap Saiful Mujani dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/3).
Saiful Mujani menilai kondisi tersebut bisa melemahkan demokrasi di Indonesia, sebab sistem checks and balances menjadi hilang.
"Demokrasi yang demikian sebenarnya bukan demokrasi, setidaknya demokrasi yang lemah," kata dia.
Padahal, checks and balances menurut Saiful diperlukan di negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dengan checks and balances, kata Siaful, kesesuaian program dan kinerja pemerintah bisa dipantau.
"Yang membedakan demokrasi dengan sistem yang lain adalah adanya checks and balances antara legislatif dan eksekutif, DPR dan pemerintah. DPR seperti rem mobil yang bisa ikut menjaga agar pemerintah berjalan terarah, tidak nabrak sana sini, agar program sesuai dengan yang telah disepakati," ucapnya.
Jika PKS jadi satu-satunya partai oposisi, kata Saiful, posisi itu akan menguntungkan partai. PKS akan dianggap mewakili suara-suara yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Selain itu, posisi ini akan membuat PKS seakan-akan menjadi wakil umat Islam.
"PKS akan menjadi oposisi tunggal dengan kekuatan yang tak berarti. Ini punya konsekuensi lain yaitu jumlah yang tak puas dengan kinerja pemerintah memang bukan mayoritas tapi cukup besar, sekitar 30 persen. Ini lahan cukup luas untuk membesarkan PKS," tulisnya.
Menurutnya, karakteristik PKS selama ini berpolitik dengan narasi Islam. Dengan posisi PKS sebagai oposisi tunggal, kata Saiful, maka seolah-olah PKS yang menjadi wakil umat Islam berhadapan dengan pemerintah.
"Narasi ini bertemu dengan fakta bahwa umat Islam memang terbelah secara politik," tambahnya.
Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang terselenggara di Deli Serdang, Sumatera Utara paling lambat dilaporkan ke Kemenkumham pada 4 April 2021.
Batas maksimal pelaporan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).
Selanjutnya, Kemenkumham menetapkan susunan kepengurusan baru hasil KLB Demokrat paling lambat tujuh hari setelah menerima berkas persyaratan dari penyelenggara KLB Demokrat. [cnnindonesia]
