KONTENISLAM.COM - Petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok membongkar dugaan korupsi di lingkup instansinya.
Petugas tersebut meminta bantuan kepada Kemendagri untuk mengusut dugaan kasus itu. Apa kata Kemendagri ?
Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan belum ada laporan terkait dugaan korupsi atau pelanggaran lain yang diterima Kemendagri. Dia mempersilakan petugas tersebut melapor sesuai mekanisme.
"Hingga pagi ini kami belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut. Kemendagri sangat terbuka, jika ada laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, untuk diproses lebih lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki.
Jadi silakan saja ditindak lanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Benni, Selasa (13/4/2021).
Benni mengatakan masyarakat memiliki hak untuk melapor kejanggalan tersebut. Kemendagri kemudian akan menindaklanjuti laporan-laporan yang ada.
"Bisa, setiap warga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan aduan, termasuk saran dan masukan atas kebijakan yang diterbitkan atau dilaksanakan oleh suatu badan publik," ujarnya.
"Kemendagri tentu akan tindak lanjut sesuai dengan aturan dan kewenangan yang dimiliki," lanjut Benni.
Sebelumnya, petugas bernama Sandi melakukan aksi protes di Balai Kota Depok beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Dalam aksi itu, Sandi membawa poster bertuliskan 'Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan!!!'.
"Asal mulanya karena seperti itu, kita minta tuntut hak kita, terus apa aja itu kan sama pejabat itu didiemin. Itu (kejadian fotonya) pas banget saya posting, itu karena sudah kesel," kata Sandi saat dihubungi detikcom, Senin (12/4).
Salah satu dugaan korupsi yang diungkap Sandi ialah pengadaan sepatu pada 2018. Menurut Sandi, sepatu yang diterima oleh dirinya dan rekan kerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi.
Sandi juga mengungkap adanya pemotongan terkait insentif mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Seharusnya, setiap petugas mendapatkan insentif sebesar Rp 1,7 juta, namun yang diterima hanya Rp 850 ribu.
"Kita pertanyakan duit kegiatan tanda tangan kita Rp 1,7 juta sekian, tapi nerima duitnya hanya Rp 850 ribu, separuhnya, jadi dibagi dua kepada teman," ujarnya.
Sandi mengaku menerima ancaman berupa desakan untuk mengundurkan diri hingga diberi surat peringatan (SP) oleh atasannya usai aksinya itu. Pihak Damkar sendiri telah menepis tudingan Sandi. Kepala Dinas Damkar Depok, Gandara, menyatakan perlengkapan Damkar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Tidak benar apa yang disampaikan. Perlengkapan sesuai dengan aturan," ujar Gandara saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (12/4).(detik)
