KONTENISLAM.COM - Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono termasuk salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Giri juga membenarkan sejumlah nama lain yang beredar di media, salah satunya Novel Baswedan.
"Sama sesuai dengan konpers Ketua KPK bahwa 75 tidak memenuhi syarat dan beberapa nama sama dengan apa yang di media. Saya, Kepala Biro SDM, kemudian Deputi Koordinasi Supervisi," kata Giri dalam diskusi virtual Polemik, Sabtu (8/5/2021).
"Termasuk Novel Baswedan, kurang-lebih begitu," tambahnya.
Giri menjabarkan pejabat mana saja yang tidak lulus TWK. Giri mengatakan ada 8 pejabat eselon dan 9 kasatgas yang tidak lolos TWK.
"Ada 75, jadi untuk pejabat eselonnya istilahnya ada 8, 1 pejabat eselon satu Pak Herry Murianto, 3 pejabat eselon II, saya Direktur Sosialisasi Kampanye Antikorupsi, kemudian Kepala Biro SDM, kemudian Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi, yaitu Pak Sudjanarko, itu di eselon II. Di eselon III ada Kabag Perancangan Perundang-undangan Pak Rasamala, kemudian ada Kabag SDM dan sebagainya," jelasnya.
"Jadi kemudian sebenarnya yang menarik adalah hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, 7 kasatgas penyidikan dan 2 kasatgas di penyelidikan juga bagian dari 75 itu tadi," lanjutnya.
Giri juga menyampaikan sejumlah pengurus inti Wadah Pegawai KPK juga dinyatakan tidak lulus. Giri menyebut beberapa pegawai KPK yang tidak lulus TWK saat ini tengah menangani kasus besar.
"Mungkin yang jelas yang sudah ada di media ya, misal Novel Baswedan yang menangani kasus di Kelautan di KKP, kemudian ada Andre Nainggolan yang menangani bansos, kemudian beberapa penyidik yang memang susah menangani sebetulnya kasus-kasus yang besar, dan sebetulnya mereka sedang menangani kasus yang tidak bisa disampaikan publik saat ini," terangnya.
Sebelumnya, 75 dari 1.351 pegawai dinyatakan tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan. Salah seorang di antaranya yang telah buka suara adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Selain Novel, ada nama Yudi Purnomo selaku penyidik dan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK serta sejumlah nama lain yang merupakan pegawai KPK yang dijaring dari Indonesia Memanggil. Selain itu ada nama lain seperti penyidik Ambarita Damanik, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, penyelidik Riswin, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, lalu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto.
Di sisi lain untuk menyebutkan nama-nama para pegawai itu, Ketua KPK Firli Bahuri masih menunggu surat keputusan keluar melalui Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa. Firli mengaku ingin menghormati hak asasi manusia dari para pegawai KPK itu.
"Kita ingin pastikan bahwa kita menjunjunghormati-menegakhormati hak asasi manusia. Karena kalau kami umumkan, tentu akan berdampak kepada anak, istri, keluarga, cucu, besan, mertua, kampungnya di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara kerja kerja seperti itu," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers pada Rabu (5/5) kemarin.
Kontroversi yang terjadi di balik tes alih status pegawai KPK sebagai ASN itu, KPK melempar bola panas ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers bersama Firli.
"KPK akan melakukan koordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selama belum ada penjelasan dari KemenPAN-RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," ucap Ghufron.[detik]
