KONTENISLAM.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati blak-blakan soal ruwetnya pengelolaan data penduduk Indonesia. Bahkan, dia menyebut satu penduduk bisa memiliki hingga 40 nomor identitas berbeda.
Sri Mulyani mengatakan tiap lembaga dan instansi memiliki nomor identitasnya sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi untuk diberikan kepada setiap penduduk.
"Saat ini penduduk Indonesia itu memiliki 40 nomor indentitas, nomor identitas itu memiliki sistem sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai lembaga dan instansi masing-masing," ungkap Sri Mulyani dalam Webinar Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan, Jumat (28/5/2021).
Contoh data yang terintegrasi dan berdiri sendiri-sendiri misalnya pada nomor induk kependudukan dengan nomor identitas di paspor. Saat seorang penduduk memutuskan untuk memiliki paspor nomor identitasnya bisa berbeda lagi dengan yang ada di nomor induk kependudukan.
"Sekarang ini ada NIK, nomor induk kependudukan, nah saat seseorang mau memiliki passport, nomor identitasnya akan beda lagi. Jadi, satu individual datanya akan berbeda beda," kata Sri Mulyani.
Bahkan di Kemenkeu saja, dia mengatakan awalnya data di Bea Cukai dan data perpajakan berdiri sendiri-sendiri meski kini dia mengaku sudah menyatukannya.
Hal ini menurutnya akan menyulitkan untuk melakukan data matching alias pencocokan data, apalagi untuk menelusuri potensi pajak pada setiap penduduk.
"Saat kami melakukan data matching ini akan sulit. Data ini tidak terintegrasi, dan tidak mudah untuk data analytic," ungkap Sri Mulyani.
Saat ini, khusus untuk data keuangan, Sri Mulyani mengatakan pihaknya sedang menyusun aturan baru untuk diintegrasikan. Dia menyebutkan akan ada common identifier alias identifikasi khusus umum bagi tiap penduduk soal data keuangannya.
"Oleh karena itu kita sedang berupaya sekarang menyusun PP untuk integrasi data keuangan dengan memperkenalkan dan menggunakan common identifier," kata Sri Mulyani.
Data yang terintegrasi, menyatu, dan tidak berdiri sendiri bukan hanya akan menolong pemerintah di bidang perpajakan. Sebagai contoh, Sri Mulyani mengatakan pemerintah bisa dengan mudah memberikan bantuan sosial.
Dia juga menyinggung mengenai teguran Presiden Joko Widodo soal akurasi data kelolaan pemerintah yang buruk. Dia mengatakan dirinya akan merespons cepat perintah dan teguran tersebut.
"Pak presiden kemarin sampaikan data, dan data, dan data. Ini jadi penting. Kita harus respons cepat. Misalnyabansos, siapa yang mesti dibantu dan ditargetkan, kalau datanya ini lengkap dan reliable akan lebih cepat dan akurat," ungkap Sri Mulyani.
Soal pengelolaan data pemerintah, Presiden Joko Widodo memang sempat kesal dengan akurasinya. Dia pun menegur jajarannya agar hal ini segera diperbaiki.
Salah satu pengelolaan data yang buruk adalah tidak akuratnya data bansos. Jokowi menilai data bansos banyak yang tumpang tindih. Menurutnya akurasi data yang buruk ini dapat membuat penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat jadi lambat dan tidak tepat.
Bukan cuma data bansos, Jokowi juga menyinggung seringnya data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Dia meminta masalah yang tak kunjung selesai ini bisa diselesaikan.
"Perihal akurasi data, ini masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya ini ke mana-mana. Contohnya, data bansos nggak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021). [detik]
