KONTENISLAM.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia tetap harus hati-hati dengan kenaikan jumlah utang di situasi yang luar biasa, seperti pandemi saat ini.
Meskipun, menurut dia, saat ini beberapa indikator seperti rasio defisit dan total utang serta rasio utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan negara lain.
"Tetap harus dikelola secara prudent," ujar dia dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2021, Selasa, 4 Mei 2021. Apalagi, ia berujar ada tren kenaikan suku bunga global yang akan menimbulkan dampak kepada seluruh dunia.
Sri Mulyani mengatakan pada tahun ini pemerintah terus fokus menangani Covid-19 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai instrumen countercyclical.
Belanja negara pada tahun ini naik Rp 156,5 triliun, adapun anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional dipatok Rp 699,43 triliun atau naik lebih dari 20 persen dari tahun lalu. "Defisit tahun ini 5,7 persen menyebabkan utang neto kita akan naik Rp 1.177,4 triliun," ujar dia.
Ia mengatakan anggaran itu akan fokus untuk melindungi masyarakat, membantu masyarakat yang rentan, dan menolong dunia usaha sembari terus mengatasi perekonomian sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Menurut Sri Mulyani, pandemi Covid-19 adalah fenomena luar biasa dan merupakan guncangan yang bersifat global. Sehingga, dalam penanganannya pun membutuhkan berbagai instrumen, baik fiskal, moneter, maupun kebijakan lain dari sisi perekonomian.
Guncangan pagebluk, ujarnya, telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 2,1 persen pada 2020. Artinya, Indonesia hilang kesempatan untuk tumbuh Rp 1.356 triliun.
Untuk bisa menahan kemerosotan ekonomi akibat pandemi, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menggunakan instrumen APBN atau fiskal secara luar biasa besar. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, kata dia, pemerintah membuka defisit di atas 3 persen yang selama ini diatur dalam UU keuangan negara dan perbendaharaan negara.
Melihat situasi tersebut, Sri Mulyani mengatakan tantangan pada 2022 adalah pemerintah harus mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus memulihkan kesehatan APBN yang sudah bekerja keras dua tahun berturun-turut dalam menghadapi pandemi. [tempo]
