Pembatalan acara itu ditandatangani oleh Rektor Universitas Mataram, Prof Dr Lalu Husni SH MHum.
Dalam surat ini pembatalan Kuliah Umum Ketua KPK RI, Firli Bahuri dengan tema “Menjadi Profesional Berintegritas” tak dijelaskan secara resmi alasan pemabatalan.
Sebelumnya, memang mahasiswa sudah melakukan demonstrasi terkait rencana kedatangan Firli Bahuri.
Melalui twitter mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah @febridiansyah, dia mengatakan tak pernah ada kejadian ketua KPK ditolak.
“Apa benar rencana kedatangan Ketua KPK ke kampus Universitas Mataram hari ini ditolak mahasiswa dan dibatalkan?
Seingat saya belum pernah kejadian selama KPK ada, Ketua KPK ditolak datang oleh mahasiswa.” Tulisnya dikutip Tribun Timur, Senin (28/7/2021) pukul 20.20 wita.
Baca juga: Wakil Ketua KPK Diduga Takut Sebut Nama Firli Bahuri
Mahasiswa berunjuk rasa di sejumlah lokasi, tempat KPK menggelar acara, Senin (28/6/2021).
Seperti Hotel Golden Palace, saat rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama kepala daerah dan DPRD se-NTB.
Kemudian monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi di Universitas Mataram.
Para mahasiswa menolak kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri seraya memintanya mundur.
Firli Bahuri pun batal datang ke NTB.
Terkait sejumlah aksi tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menanggapinya santai.
”Setiap orang bebas menyampaikan aspirasinya. Negara kita negara demokratis,” kata Lili Pintauli, pada wartawan usai rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Senin (28/6/2021) dikutip dari Tribun Lombok dengan judul Kedatangan KPK Ditolak Mahasiswa Mataram, Lili Pintauli: Setiap Orang Bebas Menyampaikan Aspirasinya
Baca juga: Wakil Ketua KPK Tak Tahu Penggagas TWK, Pengacara Novel Baswedan Cs: Jangan-jangan Cuma Firli Bahuri
Tapi, apakah aspirasi itu dapat dipenuhi, pihaknya akan melihat dari prosedur dan mekanisme yang ada.
”Tidaklah serta merta permintaan itu dipenuhi,” katanya.
Bila KPK bisa menunjukkan kinerja lebih baik, masyarakat bisa melihat secara komprehensif dan objektif.
”Jadi bukan karena merasa emosi, kemudian berpandangan terlalu sempit,” katanya.
Persoalan di KPK, menurut Lili, harus dilihat secara menyeluruh.
Apakah KPK juga sudah mengerjakan tugasnya atau tidak.
Pihaknya juga harus mendukung kegiatan pemerintah.
Walau pun KPK dalam rumpun eksekutif, tetapi dalam setiap kegiatannya tetap melakukan dengan independen.
Baca juga: Firli Bahuri Mangkir Lagi, Wakil Ketua KPK Penuhi Panggilan Komnas HAM
”Tidak bisa diintervensi,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, KPK menunjukkan kepada para kepala daerah kegiatan penindakan, penyelidikan, penyidikan, dan penyelamatan beberapa aset negara.
Apa yang dilakukan di NTB saat ini merupkan bagian dari upaya pencegahan.
”Jadi pencegahan ini memang diharapkan untuk mendukung program kerja pemerintah sampai 2024,” katanya.
Terkait batal Ketua KPK Firli Bahuri datang ke Mataram, Lili menjelaskan, itu bukan karena ada aksi demo penolakan mahasiswa.
”Bukan. Jadi memang kegiatan itu baru (lain) mendadak,” jelasnya.
KPK menurutnya terbiasa merencanakan satu hal, tapi kalau ada tugas penting lainnya secara mendadak, maka akan alihkan kepada pimpinan lain.
”Itu hal biasa. Jadi tidak ada urusan dengan demo,” katanya.
”Saya tidak tahu ada aksi penolakan, kita tidak ada yang tahu di kantor,” tandasnya.[tribun]
