KONTENISLAM.COM - Lewat draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12%. PDI Perjuangan berjanji mengkritik argumentasi pemerintah jika rapat mengenai PPN berlangsung.
"Tentu nanti kita kritisi argumentasi dan kalkulasi yang diusulkan pemerintah. Sebagai bagian dari paket reformasi perpajakan, kenaikan PPN, apalagi bila menyasar produk-produk kebutuhan pokok masyarakat, akan memiliki efek detrimental. Daya beli akan turun, orang akan merasa menjadi lebih miskin," kata anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, Kamis (10/6/2021).
Menurut Hendrawan, saat ini adalah ujian bagi negara untuk menunjukkan daya beri kepada masyarakat. Daya beri itu bisa mengerek daya beli masyarakat.
"Dalam kondisi resesi, negara justru sedang diuji 'daya berinya'. Daya beri negara akan menciptakan daya beli masyarakat. Itu sebabnya kita menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dan agresif. Tujuannya menciptakan kekuatan untuk melawan pelemahan ekonomi (counter-cyclical). Defisit APBN diperbesar, kran utang dibuka, dan BI ikut skema berbagi beban (burden sharing)," kata Hendrawan.
Hendrawan menyebut PPN jenis pajak tidak langsung. Semua menanggung beban tanpa melihat tingkat pendapatan masyarakat.
"PPh (pajak penghasilan) lebih bernuansa keadilan. Di negara-negara maju, pajak penghasilan progresif yang menjadi jangkar terpeliharanya negara kesejahteraan," ujarnya.
Hendrawan menyebut PDIP bakal menugaskan anggotanya yang kompeten untuk mengawal RUU KUP. "Nanti kami pasti menugaskan anggota-anggota dengan literasi tinggi untuk mengawal pembahasan RUU," katanya.[detik]
