KONTENISLAM.COM - Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana menyebut bahwa pemerintah Indonesia tidak punya ketegasan terhadap pemerintah Tiongkok yang memasuki wilayah Laut China Selatan. Menurut dia, ada beberapa persepsi yang membuat Indonesia seperti tidak berani kepada China.
"Mitos pertama pemerintah Indonesia bersikap kurang tegas terhadap apa yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara," kata Laksamana saat webinar pada Rabu, 9 Juni 2021.
Memang kata dia, argumentasi dalam hal ini yaitu bahwa mitos pertama sangat tidak sesuai dengan realita yang ada bahwa badan-badan atau instansi maritim atau penegak hukum maritim itu telah melakukan upaya dan mengetahui perilaku Tiongkok di area tersebut. "Hanya saja, mereka dibatasi oleh kemampuannya," ujarnya.
Mitos kedua, Laksamana mengatakan justru merupakan kontradiksi dari mitos pertama. Menurut dia, pemerintah Indonesia telah memberikan respons tegas terhadap perilaku maupun tindakan Tiongkok di Natura Utara yaitu dengan membangun fasilitas militer dan menerjunkan aset-aset militer Indonesia di sana.
"Mitos ketiga bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan respons yang tegas kepada pemerintah Tiongkok karena elite politik Indonesia sudah dibeli atau terbeli secara ekonomi oleh Tiongkok," kata dia.
Di samping itu, Laksamana mengatakan dalam perselisihan Laut China Selatan ini sifatnya multidimensi bukan dari satu unsur saja atau masalah hukum internasional. Namu juga masalah multilateral melibatkan beberapa negara, strategi geopolitik dan beberapa hal lainnya.
"Karena sifat dari permasalahan Laut China Selatan multidimensi maka posisi Indonesia saja tidak cukup untuk bisa menyelesaikan perselisihan Laut China Selatan ini. Maka Indonesia sebaiknya mempertimbangkan opsi-opsi strategis lainnya bukan saja dalam aspek diplomasi, tapi juga aspek keamanan," katanya.
Selanjutnya Laksamana menambahkan salah satu tantangan tersulit dalam hubungan kedua negara ini adalah ketergantungan Indonesia secara ekonomi kepada Tiongkok. Sisi lain, sikap Tiongkok yang meremehkan posisi strategis Indonesia.
"Tantangan kedua bahwa hubungan dengan Tiongkok telah berimplikasi terhadap pemerintah Indonesia, bahkan figur Presiden Republik Indonesia sendiri terkait politik dalam negeri dan legitimasinya," kata dia. [viva]
