KONTENISLAM.COM - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun 3 poin dari 40 menjadi 37 pada 2020 lalu.
Penurunan ini dinilai sangat drastis, dan salah satu penyebabnya disebut karena adanya revisi UU KPK.
Catatan mengenai turunnya IPK Indonesia ini kembali disinggung di tengah adanya upaya pelemahan melalui proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Diketahui, 51 pegawai KPK tidak lulus tes ini dan akan dipecat pada 51 November 2021.
Sedangkan 24 pegawai lainnya akan dibina, meski tidak ada jaminan bisa dilantik sebagai ASN.
Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menyindir turunnya IPK pada 2020 merupakan salah satu 'prestasi' Presiden Jokowi.
Sebab, sejak 2001, IPK Indonesia selalu naik meski pelan, dan pernah turun pada 2007 tetapi hanya satu poin saja.
Di tahun-tahun selanjutnya, tidak pernah turun lagi, hingga akhirnya 2020 turun sebanyak 3 poin.
Sebagai catatan, skor IPK paling rendah ialah 0 dan paling tinggi adalah 100.
Ada 9 sumber data yang digunakan oleh TII untuk menilai IPK Indonesia ada di angka 37.
"Sejak 2001 ini walaupun sedikit-sedikit selalu naik ya walau sedikit, sekalinya turun 2007 itu pun satu poin. Jadi salah satu prestasinya Pak Jokowi ini memang menurunkan CPI, Indeks Persepsi Indonesia, langsung 3 poin, jadi ini turunnya cukup luar biasa. Pertanyaannya mengapa turunnya cukup besar?" kata Danang dalam konferensi pers secara daring, Selasa (8/6).
"Tentu ada berbagai banyak faktor dan salah satunya adalah revisi UU KPK 2019 tapi kan baru di-cover survei 2020," sambungnya.
Danang sempat optimistis bahwa IPK di 2021 akan naik atau setidaknya tidak turun.
Sebab, ada sejumlah OTT yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2020.
Dua di antaranya menyasar menteri aktif yakni Juliari Batubara terkait kasus Bansos COVID-19 di Kemensos dan Edhy Prabowo terkait kasus ekspor benih lobster di KKP.
"Setelah itu saya pikir situasinya akan lebih baik tahun ini karena KPK bisa diselamatkan masih ada OTT, waktu itu menteri ya di level menteri kasus mensos, hibah. Jadi mungkin akan ada turun tapi tidak terlalu parah, dan kemudian implikasinya ke skor CPI yang akan dinilai oleh lembaga-lembaga survei global barang kali akan mungkin stagnan, dan tidak akan turun lebih dalam lagi," kata dia.
Akan tetapi, kata dia, melihat adanya polemik dalam proses TWK, ia menduga bahwa IPK Indonesia di 2021 akan kembali turun.
Sebab, hal ini setidaknya akan berdampak pada dua penilaian yakni sumberdaya manusia yang berkurang dan juga kemampuan investigasi lembaga antirasuah.
Sebab, disebut di antara 75 pegawai KPK yang tidak lulus 9 di antaranya adalah kepala satuan tugas di bidang penindakan.
"Saya jadi khawatir dengan berlarut-larutnya proses, ternyata proses alih status pegawai KPK ini tidak hanya proses formal, dari pegawai KPK menjadi ASN, tetapi ada faktor TWK, kemudian ada upaya penyingkiran, dan ada dugaan disengaja untuk disingkirkan dengan berbagai motif dan berbagai kepentingan, ini yang saya kira membuat catatan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Danang.
"Yang saya garis bawahi khawatir tahun depan CPI kita mudah-mudahan tidak turun tetapi saya agak khawatir bahwa kita untuk stagnan aja sulit kemungkinan besar akan turun. Tapi ini masih prediksi ya. Jadi yang kita perkirakan, dan mudah-mudahan prediksi saya salah," pungkasnya. [/kpr]
